JAKARTA. Pemerintah akhirnya berani mengambil langkah melakukan negosiasi ulang kerjasama perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan sejumlah negara. Hal ini terpicu oleh timpangnya hasil perdagangan bebas dengan beberapa negara, yang justru merugikan neraca dagang kita.

Apalagi, perjanjian kerjasama ini justru merugikan karena Indonesia dengan 230 juta penduduk dijadikan pasar empuk dalam perdagangan bebas. Industri lokal juga makin merana lantaran terdesak barang-barang impor.”Makanya review akan kami lakukan agar seimbang, demi menghindari ketimpangan yang terlalu besar," ujar Menteri Perindustrian, MS Hidayat kepada KONTAN, Kamis (3/5).

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menambahkan, pemerintah akan mengevaluasi perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara, utamanya mereka yang lebih banyak diperuntukkan dari FTA. Ini akan tampak dari neraca perdagangan kita yang mencatatkan angka defisit.

Sayang, Bayu enggan mengungkapkan FTA dengan negara mana saja yang bakal direnegosiasikan. Yang pasti, berdasarkan catatan KONTAN, saat ini, Indonesia menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan sejumlah negara. Dengan negara-negara ASEAN, Indonesia terikat perjanjian Asean Free Trade Area (AFTA).

Secara regional, Indonesia bersama negara anggota ASEAN juga sudah menjalin FTA dengan Korea Selatan (Asean-Korea FTA) dan China (ACFTA). Adapun bilateral, Indonesia menjalin perjanjian kemitraan ekonomi dengan Jepang lewat Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA).

Catatan KONTAN, di AFTA, perdagangan Indonesia mengalami defisit dengan Singapura serta Thailand. Hal yang sama juga terjadi dengan Jepang dan China.

Agar negosiasi lancar, pemerintah akan segera membentuk tim negosiasi. Seiring pembentukan tim, pemerintah juga melobi negara anggota ASEAN. Lobi juga sudah dilakukan dalam pertemuan menteri perdagangan se-Asia Tenggara di Phnom Penh, Kamboja belum lama ini.

Pemerintah juga mengaku telah berhasil mengompori negara-negara Asean dengan membahas kasus per kasus di setiap negara. Hasilnya, "Hasil pertemuan menteri-menteri ASEAN sudah mengarah ke renegosiasi dengan China," kata Hidayat.

Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemdag), Iman Pambagyo mengaku, belum memiliki target kapan renegosiasi FTA bisa rampung. Pasalnya, poin-poin perjanjian FTA baru belum disusun pemerintah.

Ekonom Universitas Gajah Mada (UGM), Anggito Abimanyu mengatakan, revisi FTA harus melibatkan anggota lainnya di ASEAN. Pasalnya, setiap perubahan harus disetujui bersama negara-negara ASEAN. Dengan kondisi ini, prosedur evaluasi FTA rumit dan merepotkan, apalagi harus ada notifikasi terlebih dahulu. "Jadi, rencana ini lebih banyak rugi daripada untungnya," ujarnya. Apalagi, waktu yang dibutuhkan juga panjang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.