JAKARTA. Pemerintah mengakui pelayanan ibadah haji tahun ini belum memuaskan. Kementerian Agama menuding jumlah jemaah haji yang besar sebagai penyebabnya.Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Ghafur Djawahir mengatakan, jumlah jemaah yang besar membuat panitia kesulitan melakukan kontrol. Dia mencontohkan seperti masalah pemondokan. Abdul Ghafur bilang, pemerintah Saudi Arabia baru memberlakukan standar baru di Mekkah. "Sehingga masih terdapat perbedaan luas wilayah, jarak hingga fasilitas pemondokan," katanya, Senin (25/10).Tetapi, dia bilang masalah pemondokan hanya terjadi di Mekkah saja. Untuk di Madinah, dia bilang tidak ada masalah.Sementara untuk masalah transportasi, Abdul Ghafur mengakui masih banyak kendala. Tetapi, dia bilang kendala itu masih dalam batas kewajaran karena jutaan manusia berkumpul pada satu tempat. "Kami sudah berusaha mengatur sedemikian rupa, tapi kondisinya memang sulit dikendalikan," tegasnya.Begitu pun dengan masalah kriminalitas. Abdul Ghafur mengakui, banyak jemaah yang menjadi korban karena pelakunya justru dari Indonesia. Menurutnya, pelaku ini memanfaatkan kesamaan suku atau asal daerah untuk memperdayai jemaah haji asal Indonesia. "Tentu saja banyak jemaah haji yang sangat senang kalau bertemu dengan jemaah lain (oknum) yang sedaerah," ujar Abdul Ghafur. Kementerian Agama mengaku sudah berupaya meningkatkan pengawasan dengan menerjunkan aparat tanpa seragam untuk berpatroli. Namun, biasanya oknum yang tertangkap hanya ditahan oleh aparat pemerintah Indonesia. Abdul Ghafur mengaku kasihan kalau harus menyerahkan oknum-oknum tersebut ke aparat Saudi. "Hukuman mereka sangat berat, bisa-bisa dihukum potong tangan kalau bukti-buktinya lengkap," ujarnya. Namun ia mengancam kalau ternyata oknum tersebut sudah berkali-kali melancarkan aksinya, maua tidak mau pihak aparat Indonesia akan menyerahkan kepada aparat hukum Saudi. Sebelumnya, Komisi VIII DPR mengecam pelaksaan ibadah haji tahun ini. DPR menemukan pelayanan ibadah haji tahun ini masih belum memuaskan terutama masalah pemondokan dan transportasi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah akui pelayanan ibadah haji 2010 masih buruk
JAKARTA. Pemerintah mengakui pelayanan ibadah haji tahun ini belum memuaskan. Kementerian Agama menuding jumlah jemaah haji yang besar sebagai penyebabnya.Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Ghafur Djawahir mengatakan, jumlah jemaah yang besar membuat panitia kesulitan melakukan kontrol. Dia mencontohkan seperti masalah pemondokan. Abdul Ghafur bilang, pemerintah Saudi Arabia baru memberlakukan standar baru di Mekkah. "Sehingga masih terdapat perbedaan luas wilayah, jarak hingga fasilitas pemondokan," katanya, Senin (25/10).Tetapi, dia bilang masalah pemondokan hanya terjadi di Mekkah saja. Untuk di Madinah, dia bilang tidak ada masalah.Sementara untuk masalah transportasi, Abdul Ghafur mengakui masih banyak kendala. Tetapi, dia bilang kendala itu masih dalam batas kewajaran karena jutaan manusia berkumpul pada satu tempat. "Kami sudah berusaha mengatur sedemikian rupa, tapi kondisinya memang sulit dikendalikan," tegasnya.Begitu pun dengan masalah kriminalitas. Abdul Ghafur mengakui, banyak jemaah yang menjadi korban karena pelakunya justru dari Indonesia. Menurutnya, pelaku ini memanfaatkan kesamaan suku atau asal daerah untuk memperdayai jemaah haji asal Indonesia. "Tentu saja banyak jemaah haji yang sangat senang kalau bertemu dengan jemaah lain (oknum) yang sedaerah," ujar Abdul Ghafur. Kementerian Agama mengaku sudah berupaya meningkatkan pengawasan dengan menerjunkan aparat tanpa seragam untuk berpatroli. Namun, biasanya oknum yang tertangkap hanya ditahan oleh aparat pemerintah Indonesia. Abdul Ghafur mengaku kasihan kalau harus menyerahkan oknum-oknum tersebut ke aparat Saudi. "Hukuman mereka sangat berat, bisa-bisa dihukum potong tangan kalau bukti-buktinya lengkap," ujarnya. Namun ia mengancam kalau ternyata oknum tersebut sudah berkali-kali melancarkan aksinya, maua tidak mau pihak aparat Indonesia akan menyerahkan kepada aparat hukum Saudi. Sebelumnya, Komisi VIII DPR mengecam pelaksaan ibadah haji tahun ini. DPR menemukan pelayanan ibadah haji tahun ini masih belum memuaskan terutama masalah pemondokan dan transportasi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BERITA TERKAIT
Nasional
DPR desak pembentukan KPHI dan BPDAU
Nasional
Pelayanan ibadah haji tak memuaskan
Nasional