KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang banyak dikeluhkan lantaran masih belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat.

Misal, ada warga yang masuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi atau Desil 9 dan 10, padahal kondisi ekonominya dinilai tidak mencerminkan kategori tersebut.

"Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya," ujar Purbaya kepada awak media di kantornya, Rabu (26/8/2026).

Purbaya mengatakan pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk DTSEN dan sensus ekonomi yang berkaitan dengan pendataan masyarakat dengan anggaran mencapai hampir Rp 7 triliun.

"Jadi data DTSEN sama sensus ekonomi, ya dengan macam-macam itu kalau enggak salah hampir Rp 7 triliun, Rp 7 triliun lebih sedikit," ujar Purbaya 

Baca Juga: Destry Tegaskan Independensi BI Tak Akan Terkikis oleh Sinergi dengan Pemerintah

Menurut Purbaya, pemerintah juga telah memenuhi permintaan tambahan anggaran dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun. Tambahan anggaran tersebut diberikan untuk memastikan kualitas DTSEN dapat diperbaiki.

Dengan dukungan anggaran tersebut, Purbaya berharap kualitas DTSEN pada tahun depan akan lebih baik dan lebih mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

"Tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," katanya.

Perbaikan DTSEN menjadi semakin penting karena pemerintah mulai menggunakan data berdasarkan desil sebagai salah satu dasar dalam penerapan kebijakan subsidi.

Salah satunya adalah rencana pembatasan penyaluran Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam Desil 9 dan 10. Artinya, jika data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat yang seharusnya masih membutuhkan subsidi berpotensi ikut terdampak pembatasan tersebut.

Purbaya mengatakan pemerintah saat ini masih menyiapkan sistem untuk memastikan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan menggunakan data yang lebih akurat.

"Nanti kita lihat dinamika ekonominya dan masyarakat ya. Tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan," ujar Purbaya.

Baca Juga: Destry Damayanti Janji Perkuat Keamanan QRIS Jika Terpilih Jadi Gubernur BI

Di sisi lain, Purbaya memastikan pemerintah masih membuka ruang untuk menangani masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian data sembari menunggu pembaruan data DTSEN.

"Kalau yang gitu kan pasti nggak semuanya kan, berapa orang... kalau ada masalah ya kita, let's say belum sampai DTSEN yang baru keluar, kita akan handle case by case," jelas Purbaya.

Perbaikan data diharapkan dapat membuat penyaluran subsidi maupun bantuan sosial lebih tepat sasaran dan mengurangi risiko masyarakat yang sebenarnya membutuhkan justru kehilangan akses terhadap bantuan atau subsidi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News