KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah akan mengandalkan surat berharga bertenor pendek melalui surat perbendaharaan negara (SPN) untuk memenuhi kebutuhan belanja di awal tahun. Termasuk kebutuhan belanja daerah melalui transfer ke daerah.

Hal ini dilakukan pemerintah, untuk mempercepat belanja pusat maupun daerah di awal tahun, tanpa harus menumpuk anggaran di akhir tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, selama ini, secara agregat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus tersedia setidaknya Rp 100 triliun di akhir tahun untuk memenuhi kebutuhan awal tahun berikutnya. Hal itu yang menyebabkan duit pemda menumpuk di perbankan di akhir tahun.

Puluhan Ribu Mitra Gojek-GoPay Raih Penghargaan, Ini Alasannya!

Baca Juga: Defisit Anggaran Indonesia Hadapi Tantangan di Tengah Pembiayaan Utang yang Meningkat

Nah, sebab itu, pihaknya tengah mengembangkan sistem agar tak ada dana menumpuk, namun belanja daerah tetap bisa ngebut sejak awal tahun.

"Harusnya dengan sistem seperti itu, Rp 100 triliun itu bisa dihabiskan di tahun 2026 nanti. Jadi ruangan dari pemda juga akan lebih kuat dibandingkan sekarang," kata Purbaya, Senin (27/10/2025).

Selama ini, SPN memang menjadi salah satu instrumen pembiayaan pemerintah. Sayangnya, belum diketahui secara terperinci porsi penerbitan SPN oleh Kemkeu dari tahun ke tahun. Purbaya juga belum membeberkan besaran penerbitan SPN nantinya.

Yang jelas kata Purbaya, penerbitan SPN akan lebih baik dibanding pemda harus menumpuk uangnya di bank lantaran malah akan menghambat perekonomian.

"Lebih baik seperti itu, uangnya habis. Nanti di awal tahun saya pastikan pemda dapat uang cepat," tandas Purbaya.

Baca Juga: BI Rate Dipangkas, Imbal Hasil SRBI hingga SPN Turun tapi Bunga Kredit Masih Tinggi

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suminto juga menjelaskan bahwa pengelolaan kas negara ke depan akan dilakukan lebih efisien, sesuai arahan Menkeu Purbaya. Pemerintah lanjut dia, tidak akan menumpuk kas secara berlebihan, melainkan menjaga posisinya pada level yang optimal.

Menurutnya, menahan kas dalam jumlah besar justru menimbulkan biaya dan menghambat perputaran uang di sistem keuangan nasional. Sebab itu, pemerintah ingin dana yang tersedia segera mengalir ke perekonomian melalui sektor perbankan dan pembiayaan.

"Sebagaimana Pak Menteri selalu sampaikan, kami akan kelola kas secara lebih efisien. Dengan pasar SPN kita yang sudah cukup baik, cukup dalam, aktif, dan likuid, kami dimungkinkan untuk menerbitkan SPN any time, dan pasar punya kapasitas menyerap," jelas Suminto.

Menurutnya, dengan kondisi pasar SPN yang kuat, pemerintah bisa lebih leluasa menyesuaikan tenor penerbitan, baik jangka pendek di bawah satu tahun maupun SPN dengan berbagai variasi tenor, baik ritel maupun nonritel.

Selanjutnya: The Fed Diperkirakan Turunkan Suku Bunga, Isyaratkan Pelonggaran Moneter Lanjutan

Menarik Dibaca: 5 Kesalahan Pakai Conditioner Setelah Keramas, Bikin Rambut Lepek!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News