KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menyiapkan total anggaran Rp 100,1 triliun untuk pemulihan bencana di sejumlah wilayah Sumatra, termasuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat selama periode 2026-2028.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, anggaran tersebut telah disetujui oleh Presiden dan DPR. Adapun khusus untuk 2027, pemerintah merencanakan alokasi sebesar Rp 32,9 triliun.

"Karena meskipun ada Satgas, yang saya jual ke Satgasnya, dan tahun depan, dari total Rp 100,1 triliun yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden dan DPR untuk 3 tahun, 2026 sampai 2028, tahun depan itu dianggarkan, direncanakan Rp 32,9 triliun," ujar Tito dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBn 2027, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Korban Gempa NTT Bertambah Jadi 53 Orang, 135 Warga Masih Dirawat Tito mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pemulihan pascabencana yang dilakukan oleh satuan tugas serta kementerian dan lembaga di pemerintah pusat.

Ia juga mendorong agar pemerintah daerah yang terdampak bencana mendapatkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mempercepat proses pemulihan.

"Tapi untuk mempercepat, saran kami untuk mempercepat daerah-daerah ini juga pulih dan lebih baik. Tapi daerah-daerah ini juga diberikan kekuatan fiskal dengan TKD, tambahan TKD kepada mereka untuk prioritas," katanya.

Menurut Tito, daerah yang terdampak bencana di Sumatera akan menjadi salah satu prioritas dalam pemberian tambahan TKD, selain daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah.

"Jadi kalau ada tambahan TKD untuk secara nasional di samping daerah-daerah yang PAD-nya rendah, itu yang menjadi prioritas. Kedua adalah daerah bencana. Daerah bencana yang di Sumatra yang masih terdampak," ujar Tito.

Selain pemulihan bencana, pemerintah juga mendorong daerah terdampak untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi.

Baca Juga: Bareskrim Bongkar Jaringan Emas Ilegal, 2 WNA India Ditangkap di Jakarta

Tito mengatakan, pemerintah melakukan evaluasi secara rutin untuk memastikan kondisi ekonomi dan inflasi di daerah tetap terjaga.

"Dan samping itu tentu kita juga mendorong kepada daerah-daerah ini agar tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi tiap-tiap daerah. Kami laksanakan rapat tiap hari Senin untuk menjaga itu," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News