KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintah Amerika Serikat resmi memasuki masa shutdown parsial pada Sabtu (31/1) waktu setempat, setelah Kongres gagal menyetujui kesepakatan anggaran sebelum batas waktu tengah malam. Meski Senat akhirnya meloloskan paket belanja negara dengan dukungan bipartisan melalui pemungutan suara 71 banding 29, Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) belum mengambil tindakan. Seorang staf pimpinan Partai Republik mengatakan bahwa DPR sedang reses dan tidak diperkirakan membahas rancangan tersebut hingga Senin. Shutdown parsial mulai berlaku pada pukul 12.01 WIB (05.01 GMT).
Baca Juga: Aktivitas Pabrik Melambat, Indeks PMI China Anjlok ke Level Kontraksi Meski demikian, para legislator dari kedua partai memperkirakan penutupan ini akan berlangsung singkat. Mereka berupaya memastikan bahwa perdebatan terkait kebijakan penegakan imigrasi tidak mengganggu operasional pemerintah secara luas. Kondisi ini berbeda dengan shutdown pada musim gugur lalu, ketika perselisihan antara Partai Demokrat dan Republik soal layanan kesehatan menyebabkan penutupan pemerintah selama 43 hari dan merugikan perekonomian AS sekitar 11 miliar dolar AS. Menurut Congressional Research Service, sejak 1977 pemerintah AS telah mengalami 10 kali kekosongan pendanaan selama tiga hari atau kurang, yang sebagian besar berdampak minimal terhadap kehidupan masyarakat. Kesepakatan yang disahkan Senat memisahkan pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security/DHS) dari paket anggaran utama. Langkah ini memungkinkan Kongres menyetujui pendanaan lembaga lain seperti Departemen Pertahanan dan Departemen Tenaga Kerja, sembari membahas pembatasan baru terhadap agen imigrasi federal. Ketegangan meningkat setelah penembakan terhadap seorang warga negara AS di Minneapolis akhir pekan lalu. Insiden tersebut merupakan kasus kedua dalam sebulan di mana warga AS tanpa catatan kriminal tewas dalam operasi penegakan hukum imigrasi. Partai Demokrat menuding DHS bertindak berlebihan dan mengancam menunda persetujuan anggaran guna menekan Presiden Donald Trump agar membatasi kewenangan lembaga tersebut. Demokrat menuntut diakhirinya patroli keliling, mewajibkan penggunaan kamera tubuh bagi agen, melarang penggunaan penutup wajah, serta mensyaratkan surat perintah penggeledahan dari hakim, bukan dari pejabat internal. Partai Republik menyatakan terbuka untuk membahas sebagian usulan tersebut. Pendanaan DHS rencananya akan diperpanjang selama dua minggu guna memberi waktu bagi negosiator mencapai kesepakatan terkait taktik penegakan imigrasi.
Baca Juga: Harga Emas Anjlok, Perak Alami Penurunan Terbesar dalam Sejarah Kematian seorang perawat bernama Alex Pretti akibat penembakan oleh agen federal memicu kemarahan publik dan mendorong pemerintahan Trump menurunkan intensitas operasi di wilayah tersebut.
