KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Di tengah pasar keuangan domestik dan global yang volatile, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyiapkan strategi pembiayaan APBN di sisa akhir tahun 2026 serta untuk belanja awal APBN 2027.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan  (Kemenkeu) Suminto mengatakan, pihaknya akan melihat kebutuhan pembiayaan, kondisi kas, dan kondisi pasar untuk menyesuaikan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

"Menuju akhir tahun kami akan melihat kebutuhan pembiayaan, kondisi kas, tidak saja pada 2026 tapi juga awal dari 2027. Jadi kami memiliki fleksibilitas dalam penerbitan dengan mempertimbangkan berbagai hal, dan juga kondisi pasar," kata Suminto dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi November, Jumat (13/11/2026).

Baca Juga: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Berpeluang Jadi Kandidat Calon Wapres, Ini Kata Pengamat

Adapun di sisa tahun ini, pemerintah masih memiliki jadwal 5 lelang SBN dan penerbitan Sukuk Tabungan seri ST017.

Untuk diketahui, pemerintah masih memiliki kebutuhan pembiayaan APBN 2026 melalui penerbitan SBN sebesar Rp 213,4 triliun di sisa akhir tahun ini.

Adapun sampai dengan 31 Oktober 2026, realisasi pembiayaan utang neto mencapai Rp 629,3 triliun atau 75,6% dari target APBN Rp 832,2 triliun. Mayoritas jenis utang ini adalah penerbitan SBN sebesar Rp 586,1 triliun, dan sisanya melalui pinjaman sebesar Rp 43,2 triliun.

Sementara pembayaran bunga utang sampai akhir Oktober sudah terealisasi Rp 494 triliun. Dari total tersebut, mayoritas merupakan pembayaran utang dalam negeri yakni sebesar Rp 458,4 triliun, sisanya pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp 35,6 triliun.

Yield Tinggi, Beban Bunga Utang Pemerintah Terancam Membengkak Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman menilai, pemerintah perlu mengelola strategi penerbitan surat utang negara (SBN) secara lebih cermat di tengah tren kenaikan yield, dengan menyesuaikan dari sisi waktu penerbitan hingga komposisi mata uangnya.

Pasalnya, kenaikan yield berpotensi memperbesar beban pembayaran bunga utang sekaligus meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya tidak menunda penerbitan utang hingga mendekati akhir tahun. Sebab, jika penerbitan terus ditunda, terdapat risiko yield semakin tinggi sehingga biaya utang yang harus ditanggung pemerintah juga semakin besar.

Baca Juga: Prabowo Minta Solidaritas ASEAN Diperkuat, Kandidat di PBB Harus Didukung

Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan kesesuaian mata uang penerbitan utang dengan kebutuhan pembiayaan. Jika kebutuhan pembiayaan dalam rupiah, pemerintah sebaiknya menerbitkan utang dalam rupiah.

Sementara untuk kebutuhan pembiayaan dalam mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat (AS), pemerintah perlu mengoptimalkan diversifikasi instrumen dan mata uang penerbitan utang.

Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah penerbitan panda bond atau surat utang berdenominasi yuan di pasar China. Menurut Juniman, yield panda bond relatif lebih rendah dibandingkan instrumen utang dalam mata uang asing lainnya.

Pemerintah juga dapat mempertimbangkan penerbitan surat utang dalam mata uang yen maupun yuan untuk memperoleh biaya pembiayaan yang lebih kompetitif.

Menurut Juniman, meski yen saat ini mengalami kenaikan sekitar 13% terhadap rupiah, biaya penerbitan utang dalam mata uang tersebut dinilai masih relatif lebih rendah biaya penerbitan utang dalam dolar AS yang mencapai sekitar 6,4%.

Baca Juga: Kemenkeu Godok Empat Aturan Kelembagaan hingga Insentif Pajak PFII

"Biaya penerbitan dalam Yen atau Yuan dapat menjadi alternatif untuk menekan pembiayaan pemerintah," ujar Juniman

Di sisi lain, kenaikan yield juga perlu diwaspadai karena berpotensi langsung meningkatkan beban pembayaran bunga utang pemerintah. Juniman memperkirakan, setiap kenaikan yield sebesar 10 basis poin (bps) berpotensi menambah beban pembayaran bunga utang pemerintah sekitar Rp 1,4 triliun hingga Rp 2 triliun.

Ia menyebut, saat ini yield SBN tenor 10 tahun berada di kisaran 7,6%–7,7%, lebih tinggi dibandingkan asumsi dalam APBN yang sebesar 6,9%.

Selain kenaikan yield, pemerintah juga menghadapi risiko nilai tukar atau currency risk, terutama apabila rupiah mengalami pelemahan. Sebab, sebagian utang pemerintah diterbitkan dalam mata uang asing yang pada akhirnya memiliki eksposur terhadap perubahan nilai tukar.

Pelemahan rupiah yang melampaui asumsi APBN berpotensi semakin memperbesar beban pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Risiko lainnya berasal dari kemungkinan tidak tercapainya target penerimaan negara atau shortfall, terutama pada penerimaan pajak. Jika penerimaan pajak tidak sesuai target, pemerintah berpotensi menutup kekurangan pembiayaan melalui penerbitan utang yang lebih besar dari rencana awal, sehingga berisiko menambah beban pembiayaan pemerintah. 

Juniman memperkirakan yield SBN masih berpotensi meningkat hingga akhir tahun. Salah satu pemicunya adalah kemungkinan kenaikan suku bunga US Treasury sebesar 15 bps–25 bps. Bahkan, terdapat ekspektasi kenaikan hingga 50 bps, meski perkiraan yang lebih moderat berada di kisaran 25 bps.

Selain itu, terdapat potensi kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 bps.

"Jika kedua faktor tersebut terjadi, yield SBN berpotensi meningkat sekitar 20 bps–50 bps dari posisi saat ini. Dengan demikian, yield SBN tenor 10 tahun yang saat ini berada di kisaran 7,6% berpeluang naik hingga sekitar 7,9% pada akhir tahun," ujar Juniman.

Menurut Juniman, pemerintah perlu mewaspadai tekanan dari faktor eksternal maupun domestik. Dari sisi global, kenaikan suku bunga acuan bank sentral dapat mendorong kenaikan yield SBN, sementara dari sisi domestik, tekanan inflasi domestik masih tinggi.

"Terlebih jika harga energi tetap bertahan pada level tinggi, terdapat kemungkinan tekanan terhadap yield akan semakin meningkat," ujar Juniman

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News