Pemerintah atur ulang penerbitan obligasi valas



JAKARTA. Pemerintah akan mengubah strategi penerbitan surat berharga negara (SBN) berdenominasi valuta asing (valas) pada tahun ini. Jika dalam beberapa tahun terakhir seluruh penerbitan SBN valas dilakukan di semester I, tahun ini penerbitan SBN berdenominasi euro (Euro bond) akan mundur ke Juli atau awal semester II-2017.

Berdasarkan informasi yang diterima KONTAN dari internal Kementerian Keuangan (Kemkeu), pemerintah akan menerbitkan SBN berdenominasi yen Jepang (Samurai bond) di semester I-2017. Sedangkan penerbitan SBN valas berdenominasi euro (Euro bond) mundur ke bulan Juli atau awal semester II-2017.

Alasannya, "Karena ada kenaikan realisasi penerimaan di atas perkiraan," tutur sumber yang enggan disebutkan namanya itu kepada KONTAN beberapa waktu lalu. Padahal rencana awal pemerintah, penerbitan seluruh SBN valas dilakukan di semester I-2017.


Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Negara Kemkeu, realisasi pendapatan negara per 31 Maret 2017 sebesar Rp 295,1 triliun atau 16,9% dari pagu di APBN 2017. Bila dibanding periode yang sama tahun lalu, realisasi pendapatan negara ini tumbuh 19,23%.

Bila dirinci, pendapatan negara Rp 295,1 triliun itu berasal dari penerimaan pajak Rp 222 triliun, penerimaan bea dan cukai Rp 15,5 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 57,4 triliun.

Namun Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Robert Pakpahan masih enggan berkomentar banyak. "(Penerbitan dua SBN valas dilakukan) pada bulan yang baik nanti," katanya belum lama ini.

Berkaca dari tahun lalu, pemerintah biasanya menerbitkan Euro bond di awal Juni 2016, dilanjutkan dengan Samurai bond pada pertengahan Juni 2016. Penerbitan global bond ini masing-masing 3 miliar dan 100 miliar.

Dibayangi The Fed

Walau belum mengkonfirmasi mundurnya penerbitan Euro bond, Robert berharap kenaikan peringkat utang Indonesia menjadi layak investasi (investment grade) dari Standard and Poor's (S&P) bisa menurunkan beban utang pemerintah (cost of borrowing). Beban utang turun karena premium rate yang menjadi perhitungan kupon SBN akan turun. Selain itu, perbaikan peringkat investasi ini akan berdampak pada kenaikan permintaan investor terhadap obligasi pemerintah dan mengerek harga sehingga menurunkan yield.

Walau begitu, Robert melihat penurunan beban bunga utang pemerintah masih akan dipengaruhi rencana kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed). Maklum, kenaikan suku bunga The Fed kedua diyakini terjadi di Juni 2017.

Bila suku bunga The Fed kembali naik, maka ada risiko penurunan yield obligasi pemerintah akan tersendat. "Kami melihat kenaikan peringkat utang dari S&P ini mudah-mudahan bisa mengompensasi risiko kenaikan yield akibat kenaikan suku bunga The Fed," tambahnya.

Ekonom Maybank Indonesia Juniman bilang, penurunan yield SBN untuk tenor 10 tahun setelah pengumuman kenaikan peringkat dari S&P berpotensi tak bertahan lama. Menurutnya, ada dua faktor risiko yang membuat yield kembali naik.

Pertama, ekspektasi inflasi yang naik di Juni karena bertepatan dengan puasa dan lebaran. Kedua, ekspektasi kenaikan suku bunga acuan The Fed di bulan yang sama. "Dengan kondisi ini pemerintah menimbang untuk membagi penerbitan SBN valas menjadi dua. Harapannya di Juli setelah kenaikan The Fed dan inflasi mulai mereda, yield akan turun," jelas Juniman kepada KONTAN Rabu (24/5).

Menurutnya, pasca kenaikan rating S&P, akan banyak investor non-tradisional masuk ke obligasi Indonesia, yaitu dari Jepang, Skandinavia, dan Swedia. "Tetapi mereka tidak mau dengan yield yang rendah. Itu yang kelihatannya mereka tunggu," tambahnya.

Dia memperkirakan, investor non-tradisional ini baru akan masuk ke SBN jika yield yang ditawarkan untuk tenor 10 tahun lebih dari 7%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia