KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan, pemerintah Australia tidak akan membantu warga Australia di kamp Suriah yang menampung keluarga tersangka militan ISIS kembali ke Australia. Pemerintah bahkan siap menuntut jika mereka berhasil kembali.

"Kami memiliki pandangan yang sangat tegas bahwa kami tidak akan memberikan bantuan atau repatriasi," kata Albanese kepada ABC News, sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (17/2/2026).

Di Australia, ISIS dikategorikan sebagai organisasi teroris. Para anggota kelompok tersebut dapat dihukum hingga 25 tahun penjara di negara kanguru ini. Australia juga memiliki wewenang mencabut kewarganegaraan warga negara jika mereka adalah anggota ISIS.

Tanpa Biaya Admin dan Transparan, SPinjam Solusi “Jelas Tanpa Jebakan”

Baca Juga: Kim Jong Un Resmikan Proyek Perumahan Pyongyang Jelang Kongres Partai

Rencana kembalinya sejumlah warga Australia pendukung ISIS, yang disebut pengantin ISIS oleh media lokal, menjadi isu besar di Australia. Anggota parlemen yang berkuasa dan oposisi sama-sama menentang hal ini. Ada kabar, para pengantin ISIS tersebut akan kembali ke Australia melewati Damaskus.

Seorang juru bicara Menteri Dalam Negeri Tony Burke mengatakan, badan-badan keamanan Australia telah memantau situasi di Suriah, dan menegaskan mereka yang telah melanggar hukum akan dituntut.

"Orang-orang dalam kelompok ini perlu tahu bahwa jika mereka telah melakukan kejahatan dan jika mereka kembali ke Australia, mereka akan menghadapi kekuatan hukum sepenuhnya," katanya.

Baca Juga: Festival Kuliner Australia Hadir di Jakarta, Memadukan CIta Rasa Kedua Negara

Kembalinya kerabat tersangka militan ISIS adalah isu politik di Australia. Fenomena ini membuat popularitas partai sayap kanan anti-imigrasi One Nation yang dipimpin oleh Pauline Hanson, yang getol menyerang ISIS, meningkat.

Sebuah jajak pendapat minggu ini mendapati perolehan suara populer One Nation mencapai rekor tertinggi 26%, di atas gabungan dukungan untuk koalisi tengah-kanan tradisional yang saat ini berada di oposisi.

Sarah Henderson, seorang senator dari Partai Liberal, yang perolehan suaranya telah terkikis oleh One Nation, juga mengatakan, warga Australia yang bersimpati terhadap ISIS harus dilarang masuk kembali ke negara itu.

Baca Juga: Australia Beri Akses AS ke Fasilitas Kapal Selam Nuklir di Perth

"Jika mereka adalah orang-orang yang menganut ideologi ISIS, yang menganut ideologi ekstremis ini, maka mereka seharusnya tidak kembali ke Australia," katanya kepada ABC.

Warga negara Australia memiliki hak hukum untuk memasuki negara itu berdasarkan hukum lokal dan internasional.

Sumber Reuters mengungkap, ada 34 warga Australia yang dibebaskan, Senin (16/2/2026), dari kamp di Suriah utara. Tapi, ke-34 warga Australia tersebut ditempatkan di pusat penahanan karena alasan teknis.

Selanjutnya: Limit Transfer SeaBank 2026 Setiap Layanan, Capai Rp1 Miliar untuk Harian

Menarik Dibaca: Jajan HokBen Hemat Terbatas: Dua Promo Dahsyat Bikin Kantong Aman, Cek Sekarang!