JAKARTA. Pemerintah turut terlibat dalam program ketahanan pangan di daerah dengan mengawasi program ketahanan pangan di daerah-daerah yang selama ini menjadi lumbung pangan. Sasarannya adalah 12 daerah yang tersebar di 9 provinsi yang menjadi lumbung pangan.Wakil Presiden (Wapres) Boediono dan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Rajasa yang akan langsung mengawasi pelaksanaan program ketahanan pangan itu dengan datang ke lokasi atau melalui laporan para menteri dan pemerintah daerah. Juru bicara Wapres, Yopie Hidayat mengaku tidak mengetahui persis daerah mana saja itu. Namun, sembilan provinsi itu tersebar di pulau Jawa, Sulawesi, dan Sumatera.Wapres dan Menko Perekonomian berkoordinasi untuk memantau dan mengevaluasi jalannya program ketahanan pangan itu. "Ada yang dipantau dan ada yang didatangi untuk mengidentifikasi kekurangan dan apa yang diperlukan agar produksi naik," ujar Yopie di Istana Wakil Presiden, Selasa (25/1).Selain berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, Wapres juga bekerjasama dengan kementerian dan perusahaan lainnya seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian pekerjaan Umum, serta BUMN pupuk dan pihak perbankan.Menurut Yopie, terlibatnya pihak perbankan supaya ada koordinasi yang terus menerus dalam program pemberian kredit bagi petani, misalnya kredit usaha rakyat dan kredit ketahanan pangan dan energi. "Sedangkan koordinasi dengan BUMN pupuk untuk menjaga pasokan pupuk ke petani berjalan lancar," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah awasi ketahanan pangan di 9 provinsi lumbung pangan
JAKARTA. Pemerintah turut terlibat dalam program ketahanan pangan di daerah dengan mengawasi program ketahanan pangan di daerah-daerah yang selama ini menjadi lumbung pangan. Sasarannya adalah 12 daerah yang tersebar di 9 provinsi yang menjadi lumbung pangan.Wakil Presiden (Wapres) Boediono dan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Rajasa yang akan langsung mengawasi pelaksanaan program ketahanan pangan itu dengan datang ke lokasi atau melalui laporan para menteri dan pemerintah daerah. Juru bicara Wapres, Yopie Hidayat mengaku tidak mengetahui persis daerah mana saja itu. Namun, sembilan provinsi itu tersebar di pulau Jawa, Sulawesi, dan Sumatera.Wapres dan Menko Perekonomian berkoordinasi untuk memantau dan mengevaluasi jalannya program ketahanan pangan itu. "Ada yang dipantau dan ada yang didatangi untuk mengidentifikasi kekurangan dan apa yang diperlukan agar produksi naik," ujar Yopie di Istana Wakil Presiden, Selasa (25/1).Selain berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, Wapres juga bekerjasama dengan kementerian dan perusahaan lainnya seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian pekerjaan Umum, serta BUMN pupuk dan pihak perbankan.Menurut Yopie, terlibatnya pihak perbankan supaya ada koordinasi yang terus menerus dalam program pemberian kredit bagi petani, misalnya kredit usaha rakyat dan kredit ketahanan pangan dan energi. "Sedangkan koordinasi dengan BUMN pupuk untuk menjaga pasokan pupuk ke petani berjalan lancar," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
