KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap total kebutuhan anggaran untuk menjalankan program renovasi atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai Rp 43 triliun.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menuturkan program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto mayoritas akan dilaksanakan lewat peningkatan kelayakan huni lewat renovasi BSPS sebanyak 2 juta unit rumah.

"Pemerintah telah menetapkan tiga prioritas utama dalam kebijakan perumahan yakni renovasi dua juta rumah yang akan di mulai pada tahun anggaran mendatang dengan alokasi dana sekitar Rp 43 triliun," jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/8).

Astra Dukung Peran Produk Lokal di Investor Daily Summit 2025

Adapun, renovasi BSPS itu akan diperuntukkan bagi masyarakat yang telah memiliki rumah, khususnya di desa, tetapi membutuhkan renovasi agar layak huni.

Baca Juga: Dukung program 3 Juta Rumah, BRI Tambah Kuota FLPP 25.000 Unit di 2025

Selanjutnya yakni pembangunan satu juta rumah baru akan dijalankan melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta, terutama untuk restorasi kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak di perkotaan. 

"Terakhir yakni penataan kawasan pesisir dan pembangunan rumah vertikal, dengan prioritas pada sekitar 10 persen wilayah pesisir Indonesia, sejalan dengan target pengurangan backlog perumahan nasional sebesar 20 juta unit," jelas Fahri.

Untuk diketahui sebelumnya, Kementerian PKP juga sempat mengajukan usulan anggaran untuk tahun anggaran (TA) 2026 menjadi Rp 49,85 triliun.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan bahwa berdasarkan pagu indikatif 2026 yang diberikan kepada pihaknya sebesar Rp 1,82 triliun. Untuk itu dia meminta perlu adanya tambahan sebesar Rp 48,02 triliun.

Ara, sapaan Maruarar mengungkapkan, dari usulan tambahan tersebut mayoritas bakal diperuntukkan kepada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan target 2 juta unit rumah di tahun 2026 sebesar Rp 45,55 triliun atau 91,37%.

Berikutnya, sebesar Rp 4,3 triliun atau 8,63% dari total usulan anggaran 2026 digelontorkan untuk program di luar BSPS. Nilai tersebut naik Rp 840 miliar atau 24,27% dari anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp 3,46 triliun.

“Jumlah anggaran tersebut kami yakini dalam rangka mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dan penanganan kawasan kumuh sebagai target dan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah 2026,” ungkapnya.

Baca Juga: KUR Jadi Solusi Instan Program 3 Juta Rumah, Ekonom: Terlalu Dipaksakan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News