KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bakal melakukan audit seluruh perusahaan di industri perkebunan kelapa sawit. Rencana tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki), Eddy Martono menyebut pihaknya tak keberatan dengan adanya rencana audit tersebut. Pasalnya rencana audit juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 8 tahun 2018 mengenai Moratorium Sawit.

"Menurut saya tidak masalah. Ini sebenarnya melanjutkan juga Inpres no 8 tahun 2018, dimana mengamanatkan salah satunya untuk mengevaluasi perizinan," kata Eddy kepada Kontan.co.id, Minggu (29/5).

Baca Juga: Audit Perusahaan Sawit, BPKP Tunggu Permintaan Pemerintah

Gapki bahkan berharap setelah audit nantinya terlihat jelas kondisi industri sawit mulai dari luas perkebunan sawit, produksi hulu, produksi hilir dan lainnya. Dengan demikian akan membantu pemerintah dalam penyusunan kebijakan mengenai sektor sawit dan turunannya.

"Dengan adanya data yang akurat maka sangat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan untuk kebijakan. Paling tidak tahu persis berapa produksi baik hulu maupun hilir dan berapa konsumsi dalam negeri," jelasnya.

Eddy menambahkan, perusahaan sawit di hulu sendiri selama ini terutama yang telah mendapatkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) otomatis telah dilakukan audit.

Baca Juga: Pemerintah Diminta Lakukan Audit dari Hulu ke Hilir Perusahaan Sawit

"Ya kita dari perusahaan hanya menyiapkan segala perizinan yang sudah dimiliki, sebenarnya untuk perusahaan di hulu yang sudah ISPO otomatis sudah di audit," pungkas Eddy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli