KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pemerintah akan membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri pada awal tahun depan dengan menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta mengatakan, sejalan dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah diperbolehkan menggunakan terlebih dahulu SAL untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai pada awal tahun.

Hal ini karena biasanya pada awal tahun penerimaan negara baik dari perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum optimal.

“Sesuai UU APBN, pemerintah boleh pakai dulu SAL untuk pembayaran gaji awal tahun,” tutur Isa kepada Kontan.co.id, Kamis (21/9).

Baca Juga: Pemerintah Kaji Penerapan Skema Gaji Tunggal ASN pada 2024, DPR Ingatkan Dampaknya

Sebagai gambaran, realisasi belanja pegawai hingga kuartal I 2023 mencapai Rp 49,51 triliun atau 16,68% dari pagu yang sebesar Rp 272,92 trliun. Realisasi belanja pegawai tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/POLRI.

Sementara itu, total belanja pemerintah pusat hingga kuartal I 2023 mencapai Rp 347,27 triliun, atau terealisasi 15,46% dari total pagu sebesar Rp 2.246,46 triliun.

Pemerintah juga berencana akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN tahun depan pada kuartal I 2024.

Ada 3 BUMN yang rencananya akan diberi suntikan modal. Di antaranya, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 18,6 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) (Persero) Rp 3,55 triliun , dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp 6 triliun.

Meski begitu, pemerintah belum menentukan akan menggunakan anggaran dari mana untuk menyuntik modal BUMN tersebut.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menyampaikan, selain bersumber dari pendapatan negara yakni perpajakan, PNBP, dan hibah, anggaran untuk PMN bisa dengan menggunakan pembiayaan utang atau non utang.

Baca Juga: Bertugas di Pelosok Desa, ASN Cepat Naik Pangkat

“Dalam hal ini, tentunya dilakukan pengelolaan kas (cash flow management) yang baik, sehingga antara pengeluaran dan pendapatan dapat berjalan seiring,” ungkapnya.

Meski begitu, Suminto tidak menyatakan apakah pihaknya akan melakukan front loading pada awal tahun nanti untuk kebutuhan pembiayaan anggaran. Yang jelas, penerbitan SBN akan menyesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan anggaran. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi