KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan, strategi
front loading pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada awal 2026 sejalan dengan kebutuhan anggaran belanja APBN di kuartal I-2026. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, pemerintah menargetkan lelang SBN sebesar Rp 220 triliun pada Kuartal I-2026. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kebutuhan pembiayaan APBN 2026 pada awal tahun diperkirakan mencapai Rp 399 triliun.
"Melihat target lelang SBN kuartal I-2026 setara sekitar 55% dari kebutuhan pembiayaan APBN 2026 sebesar Rp 399 triliun, arah kebijakan Kemenkeu sangat mungkin memang menarik porsi pembiayaan lebih besar di awal tahun," ungkap Josua kepada Kontan, Selasa (6/1/2026).
Baca Juga: Prabowo Klaim Program MBG Berhasil 99.99 Persen Josua menilai sinyal front loading tersebut juga konsisten dengan kalender lelang SBN 2026 yang sudah padat sejak 6 Januari dan berlangsung hampir setiap pekan. Pilihan tenor yang ditawarkan pun cukup lebar, mulai dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN) hingga obligasi dengan tenor sangat panjang. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kapasitas pasar sudah disiapkan untuk menyerap penerbitan SBN sejak awal tahun. Strategi ini menurutnya bertujuan untuk memastikan ketersediaan kas negara guna membiayai belanja awal tahun, ketika penerimaan negara umumnya masih bertahap. Selain itu, front loading juga berfungsi untuk mengurangi risiko penumpukan kebutuhan penerbitan pada paruh kedua tahun, saat kondisi pasar berpotensi lebih bergejolak. Meski demikian, Josua menekankan bahwa strategi front loading umumnya bersifat fleksibel. Pemerintah masih memiliki ruang untuk menyesuaikan jadwal, frekuensi lelang, seri yang ditawarkan, hingga target penerbitan kuartalan sesuai dengan kondisi pasar, strategi pembiayaan, dan kebutuhan pengelolaan kas. "Sehingga yang paling realistis adalah pola frontload yang adaptif, bukan mengejar angka secara kaku,” jelasnya. Terkait peluang penerbitan SBN valuta asing (valas) pada awal 2026, Josua menilai peluang tersebut terbuka, namun cenderung bersifat oportunistis dan sangat bergantung pada jendela harga.
Baca Juga: Pemerintah Targetkan 7 Blok Huntara di Aceh Tamiang Rampung 10 Januari 2026 Pemerintah ia bilang sudah memiliki rekam jejak yang kuat dalam menerbitkan SBN valas sebagai bagian dari bauran pembiayaan. "Pemerintah punya rekam jejak aktif menerbitkan SBN valas sebagai bagian bauran pembiayaan. Pada 2025 realisasi penerbitan SUN valas mencapai Rp 132,35 triliun dan SBSN valas Rp 80,31 triliun, sehingga secara kapasitas dan akses pasar, instrumennya sudah mapan," jelas Josua. Di pasar global, penerbitan SBN pada awal tahun umumnya menarik minat investor karena likuiditas yang relatif lebih tebal. Menurut Josua dengan pengalaman pemerintah pada awal tahun 2025 juga menunjukkan penerbitan di minggu-minggu awal tahun mampu memperoleh permintaan yang kuat. Dari sisi biaya, prospek penerbitan SBN valas dinilai akan lebih mendukung apabila suku bunga global menurun secara bertahap pada 2026, sehingga biaya pendanaan menjadi lebih ringan dan minat investor global meningkat. Sementara di pasar domestik, penerbitan SBN valas juga dapat menjadi opsi untuk menyerap likuiditas dolar, meski tetap harus kompetitif mengingat pada tahun 2025 sebelumnya perbankan sempat menawarkan bunga simpanan dolar hingga sekitar 4% per tahun. Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa penerbitan utang valas tetap membawa risiko nilai tukar terhadap APBN.
"Tetap ada batas kewaspadaan. Utang valas menambah risiko kurs pada APBN, sehingga penerbitan valas di awal tahun biasanya dipilih ketika rupiah relatif stabil dan selisih imbal hasil terhadap obligasi Amerika Serikat masih menarik bagi investor," pungkas Josua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
