KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah untuk menetapkan status Siaga 1 bagi aparat keamanan pasca-Lebaran dinilai sebagai langkah krusial untuk menjaga stabilitas nasional. 

Pengamat Militer dan Pertahanan, Khairul Fahmi, menilai kebijakan ini merupakan respons preventif terhadap potensi gangguan keamanan yang dipicu oleh dinamika ekonomi.

Fahmi meluruskan bahwa secara konseptual, istilah "siaga" didefinisikan sebagai tingkat kesiapan satuan dalam menghadapi situasi tertentu yang ditetapkan oleh Panglima TNI. Menurutnya, instruksi ini tidak merespons harga BBM secara langsung, melainkan potensi ancaman terhadap stabilitas.

Ramadan Berkah : Bank Mandiri Berbagi Takjil di Menara Mandiri Sudirman

Baca Juga: Sidang Isbat Idul Fitri Digelar 19 Maret 2026, Potensi Lebaran Beda?

"Kenaikan BBM sangat sensitif dan berpotensi memicu instabilitas sosial yang eskalasinya bisa bersifat laten dan berubah-ubah. Oleh karena itu, aparat mengantisipasinya dengan meningkatkan kesiagaan operasional agar situasi di masyarakat tetap terkendali," ujarnya kepada Kontan, Senin (9/3).

Dalam doktrin militer, lanjut Fahmi, penetapan status Siaga 1 berarti pemberlakuan siaga berat. Pada fase ini, kekuatan siaga satuan diwajibkan mencapai 100%, seluruh perizinan atau cuti prajurit dicabut, dan pasukan dalam kondisi siap digerakkan setiap saat.

Fahmi menilai urgensi langkah ini sangat jelas agar negara tidak kecolongan terhadap sekecil apa pun potensi eskalasi ketidakpuasan publik akibat tekanan ekonomi pasca-Lebaran. 

"Kesiapsiagaan mutlak ini adalah langkah preventif untuk mencegah meluasnya gangguan keamanan," tegasnya.

Dari sisi ekonomi, status Siaga 1 justru dianggap sebagai prasyarat bagi berjalannya roda perekonomian. Fahmi berpendapat, jika potensi instabilitas sosial tidak dimitigasi, dampaknya akan jauh lebih destruktif dibandingkan inflasi akibat kenaikan harga BBM itu sendiri.

Menurutnya, dengan prajurit yang bersiaga penuh di lingkungan tugas masing-masing, negara hadir memberikan jaminan keamanan kepada publik dan pelaku usaha. 

Hal ini penting untuk memastikan rantai pasok logistik terlindungi dari potensi aksi massa atau mogok, sehingga iklim investasi tetap terjaga dari sentimen negatif.

Baca Juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Pasar Murah jika Harga Pangan Naik Jelang Lebaran

"Singkatnya, Siaga 1 ini adalah salah satu sabuk pengaman stabilitas nasional agar gejolak ekonomi tidak merembet menjadi krisis sosial yang lebih luas," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News