JAKARTA. Akhirnya pemerintah menyerah juga dengan tuntutan buruh yang meminta pencabutan SKB 4 Menteri. Usai sidang kabinet paripurna kemarin, pemerintah memutuskan untuk merevisi aturan tersebut. Revisi ini bertujuan untuk menjaga hubungan industri sekaligus menjaga stabilitas keamanan. "Presiden mendengar aspirasi pekerja, karena itu SKB 4 Menteri akan di review," ucap Menteri Tenaga Kerja Erman Soeparno di Kantor Presiden, Kamis (28/11).Erman menjelaskan, perubahan SKB tersebut terletak pada pasal 3 yang selama ini menjadi kontroversi di kalangan buruh dan pengusaha. Semula pasal 3 berbunyi “Gubernur dalam menetapkan upah minimum diupayakan tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional”. Pemerintah memutuskan untuk mengubah pasal ini menjadi "Gubernur dalam menetapkan upah minimum diupayakan memperhatikan tingkat inflasi di masing-masing daerah”. "Revisi ini mulai berlaku hari ini (28/11) sejak diumumkan," katanya.Erman menjelaskan, keputusan pemerintah ini bertujuan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta untuk menjaga kelangsungan dunia usaha dan pekerja. "kami tidak ingin ada PHK massal," ucapnya.