KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah untuk memangkas skala program unggulan makan gratis Presiden Prabowo Subianto, di tengah meningkatnya tekanan fiskal dan kekhawatiran tata kelola. Pemangkasan tersebut mencakup potensi pengurangan anggaran lebih dari US$ 2 miliar, serta pengetatan jumlah penerima dan dapur penyedia makanan, menurut dua sumber dan sebuah dokumen internal yang dikutip Reuters.

Rencana ini menjadi salah satu indikasi paling jelas bahwa program andalan Prabowo yang juga merupakan janji kampanye utama dan salah satu belanja negara terbesar menghadapi tantangan fiskal dan tata kelola yang semakin besar.

Menurut dua sumber yang mengetahui rencana tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pengurangan sedikitnya 15% dari anggaran tahun ini yang mencapai Rp 268 triliun (sekitar US$ 16 miliar), atau setara sekitar Rp 40 triliun. Salah satu sumber menyebutkan pemangkasan bahkan bisa mencapai Rp 50 triliun.

Baca Juga: CELIOS: Patriot Bond & Merah Putih Bond Danantara Berisiko Jadi Sarana Pencucian Uang

Namun, besaran final pemotongan masih belum diputuskan. Sumber lain menyebutkan bahwa dalam evaluasi internal, jumlah penerima program berpotensi dikurangi dari 62,5 juta orang menjadi sekitar 49 juta, meski angka tersebut masih dalam kajian dan dapat berubah.

Kementerian Keuangan menyatakan sedang menunggu rencana penajaman anggaran dari BGN dan akan berkoordinasi dalam implementasinya. Sementara itu, BGN dan kantor Presiden belum memberikan tanggapan resmi.

Dokumen presentasi internal yang ditujukan untuk parlemen menyebutkan bahwa pengurangan penerima akan dilakukan dengan memperketat kriteria sosial dan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga berencana menghentikan sementara penambahan lebih dari 13.000 dapur baru dalam program tersebut.

Program makan gratis ini baru dimulai pada Januari 2025 dan berkembang menjadi salah satu program bantuan pangan terbesar di dunia. Awalnya, pemerintah mengalokasikan Rp 335 triliun untuk 2026 dengan target 83 juta penerima, angka yang beberapa kali ditekankan Presiden Prabowo dalam pidatonya. Namun, alokasi tersebut sudah dipangkas menjadi Rp 268 triliun pada Mei, dan rencana pemotongan terbaru akan menguranginya lebih jauh.

Dalam presentasi tersebut juga disebutkan bahwa target 83 juta penerima tidak lagi akan dipaksakan pada tahun ini.

Rencana pengurangan ini muncul hanya beberapa hari setelah kepala Badan Gizi Nasional sebelumnya diberhentikan oleh Presiden Prabowo dan kemudian ditangkap atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Salah satu sumber menyebutkan bahwa selain keterbatasan fiskal, evaluasi juga dipicu oleh temuan inefisiensi. “Anggaran perlu dipangkas agar pemerintah bisa melihat secara objektif pengeluaran mana yang benar-benar penting,” ujarnya.

Sumber lain menambahkan bahwa dari sekitar 27.000 dapur yang beroperasi, hanya sekitar 21.000 yang dinilai benar-benar dibutuhkan. Saat ini pemerintah juga telah memberlakukan moratorium penambahan dapur baru serta penyesuaian distribusi penerima, termasuk penghentian sementara saat libur sekolah.

Namun, sebagian pihak di pemerintahan menekankan bahwa langkah ini lebih tepat disebut sebagai efisiensi atau penghematan, bukan pemotongan anggaran. Mereka menilai perubahan ini sebagai penataan ulang untuk meningkatkan efektivitas program.

Sejumlah analis menilai pemerintah berupaya menghindari persepsi negatif terkait istilah pemotongan anggaran Penggunaan istilah seperti efisiensi anggaran atau penajaman anggaran dinilai lebih diterima secara politik dan publik.

Baca Juga: BGN Mulai Pangkas Penerima MBG, Anggaran Dialihkan ke Ibu Hamil dan Daerah 3T

Meski secara fiskal dianggap sebagai langkah rasional, pengurangan skala program ini dinilai dapat berdampak pada basis dukungan politik Presiden Prabowo, terutama di tingkat akar rumput.

Hingga kini, pemerintah belum memberikan pernyataan resmi terkait dampak politik dari kemungkinan perubahan besar dalam program tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News