JAKARTA. Kampanye negatif sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) atas produk kelapa sawit Indonesia membuat pemerintah gerah. Makanya, dalam waktu dekat ini, pemerintah sepakat membentuk tim khusus untuk menandingi kampanye hitam tersebut. Nantinya, tim ini bertugas melakukan kampanye positif tentang sawit di Indonesia, termasuk juga memberikan balasan terhadap kampanye hitam yang dilakukan sejumlah pihak. Kampanye "putih" ini akan dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya dengan pembuatan sistem teknologi informasi yang memungkinkan setiap orang mengakses informasi mengenai kondisi industri sawit Indonesia.Tim akan beranggotakan sejumlah orang dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan produsen kelapa sawit. Adapun koordinatornya dipegang langsung Kementerian Koordinator Perekonomian.Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Achmad Manggabarani menuturkan, pembentukan tim khusus ini merupakan buntut dari kekhawatiran pemerintah terhadap dampak berbagai kampanye negatif soal sawit. "Selama ini kita bertahan," cetus Achmad, Selasa (20/4). Menurut Achmad, tim ini akan memantau secara rutin informasi produksi sawit di dalam negeri. Informasi inilah yang akan diberikan kepada pemerintah jika terjadi kampanye negatif sawit.Dalam beberapa bulan terakhir, industri minyak kelapa sawit (CPO) kelabakan menghadapi tudingan LSM lingkungan, Greenpeace. Yang teranyar, Greenpeace menuding perkebunan kelapa sawit PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (Smart) merusak lingkungan. Tudingan ini sontak membuat PT Unilever Indonesia dan PT Nestle Indonesia memutuskan kontrak CPO dari perusahaan milik Eka Tjipta Widjaja tersebut. Celakanya, pemutusan kontrak ini juga mem buat harga tandan buah segar sawit petani plasma Sinar Mas turun.Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono menyambut baik langkah pemerintah itu. “Kami memerlukan dana lebih besar untuk menangkal kampanye negatif itu," kata dia. LSM sekelas Greenpeace sulit dilawan mengingat mereka punya dana sangat besar. Kabarnya, tahun 2008, Greenpeace menerima dana € 1,1 juta euro dari Komisi Uni Eropa, salah satu penentang keras kelapa sawit.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah Bakal Tandingi Kampanye Hitam
JAKARTA. Kampanye negatif sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) atas produk kelapa sawit Indonesia membuat pemerintah gerah. Makanya, dalam waktu dekat ini, pemerintah sepakat membentuk tim khusus untuk menandingi kampanye hitam tersebut. Nantinya, tim ini bertugas melakukan kampanye positif tentang sawit di Indonesia, termasuk juga memberikan balasan terhadap kampanye hitam yang dilakukan sejumlah pihak. Kampanye "putih" ini akan dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya dengan pembuatan sistem teknologi informasi yang memungkinkan setiap orang mengakses informasi mengenai kondisi industri sawit Indonesia.Tim akan beranggotakan sejumlah orang dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan produsen kelapa sawit. Adapun koordinatornya dipegang langsung Kementerian Koordinator Perekonomian.Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Achmad Manggabarani menuturkan, pembentukan tim khusus ini merupakan buntut dari kekhawatiran pemerintah terhadap dampak berbagai kampanye negatif soal sawit. "Selama ini kita bertahan," cetus Achmad, Selasa (20/4). Menurut Achmad, tim ini akan memantau secara rutin informasi produksi sawit di dalam negeri. Informasi inilah yang akan diberikan kepada pemerintah jika terjadi kampanye negatif sawit.Dalam beberapa bulan terakhir, industri minyak kelapa sawit (CPO) kelabakan menghadapi tudingan LSM lingkungan, Greenpeace. Yang teranyar, Greenpeace menuding perkebunan kelapa sawit PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (Smart) merusak lingkungan. Tudingan ini sontak membuat PT Unilever Indonesia dan PT Nestle Indonesia memutuskan kontrak CPO dari perusahaan milik Eka Tjipta Widjaja tersebut. Celakanya, pemutusan kontrak ini juga mem buat harga tandan buah segar sawit petani plasma Sinar Mas turun.Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono menyambut baik langkah pemerintah itu. “Kami memerlukan dana lebih besar untuk menangkal kampanye negatif itu," kata dia. LSM sekelas Greenpeace sulit dilawan mengingat mereka punya dana sangat besar. Kabarnya, tahun 2008, Greenpeace menerima dana € 1,1 juta euro dari Komisi Uni Eropa, salah satu penentang keras kelapa sawit.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News