JAKARTA. Untuk meredam kenaikan harga pangan akibat pertumbuhan pasokan pangan tidak sebanding dengan pertumbuhan permintaan pangan, pemerintah akan melakukan beberapa langkah penyikapan, baik fiskal maupun tata niaga.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, pemerintah akan mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan dengan pendekatan fiskal dan tata niaga. Untuk pendekatan secara fiskal, "Pemerintah akan menanggung PPN minyak goreng dan beras. Bea masuknya ditanggung pemerintah," ujar Hatta seusai sidang kabinet Kamis (6/1).Ia menambahkan, selain menanggung bea masuk untuk kedua komoditas ini, pemerintah juga akan mengamankan pasokan beras di dalam negeri dan membagikan beras miskin (raskin) untuk rakyat yang berpenghasilan rendah. "Operasi pasar juga akan terus dilakukan. Karena stok Bulog cukup kuat, sampai panen raya operasi pasar akan terus dilakukan agar harga beras bisa turun," jelas Hatta.Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menambahkan, fenomena kenaikan harga pangan memang sudah menjadi fenomena dunia, terutama sejak pertengahan 2010. Karenanya, yang perlu dipersiapkan adalah langkah antisipasi untuk meredam kenaikan harga. Sebab, "Tidak mungkin bisa menurunkan harga tapi meredam gejolak harga," ujar Mari. Mari menambahkan, untuk pengendalian dari sisi fiskal, pemerintah sudah memutuskan PPN DTP untuk minyak goreng dan bea masuk 0% untuk beras. "Kalau untuk gula belum diputuskan," ujarnya.Hatta bilang pemerintah juga menyiapkan strategi jangka menengah dan panjang untuk mengatasi masalah ketahanan pangan. "Kebijakan jangka menengah kita di hulu seperti pengamanan disitribusi bibit jika ada hama dan sebagainya. Termasuk ada inpres untuk beras dan inpres antisipasi terhadap cuaca yang ekstrim ini sehingga Mentan bisa merespon dengan cepat untuk atasi hambatan-hambatan lainnya," ujar Hatta.Tak hanya itu, ke depan, pemerintah juga akan menyiapkan 500.000 hektar lahan untuk tanaman beras dan gula. "Dengan kata lain kita akan percepat realisasi food estate," terang Hatta.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah bakal tanggung PPN bea masuk migor dan beras
JAKARTA. Untuk meredam kenaikan harga pangan akibat pertumbuhan pasokan pangan tidak sebanding dengan pertumbuhan permintaan pangan, pemerintah akan melakukan beberapa langkah penyikapan, baik fiskal maupun tata niaga.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, pemerintah akan mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan dengan pendekatan fiskal dan tata niaga. Untuk pendekatan secara fiskal, "Pemerintah akan menanggung PPN minyak goreng dan beras. Bea masuknya ditanggung pemerintah," ujar Hatta seusai sidang kabinet Kamis (6/1).Ia menambahkan, selain menanggung bea masuk untuk kedua komoditas ini, pemerintah juga akan mengamankan pasokan beras di dalam negeri dan membagikan beras miskin (raskin) untuk rakyat yang berpenghasilan rendah. "Operasi pasar juga akan terus dilakukan. Karena stok Bulog cukup kuat, sampai panen raya operasi pasar akan terus dilakukan agar harga beras bisa turun," jelas Hatta.Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menambahkan, fenomena kenaikan harga pangan memang sudah menjadi fenomena dunia, terutama sejak pertengahan 2010. Karenanya, yang perlu dipersiapkan adalah langkah antisipasi untuk meredam kenaikan harga. Sebab, "Tidak mungkin bisa menurunkan harga tapi meredam gejolak harga," ujar Mari. Mari menambahkan, untuk pengendalian dari sisi fiskal, pemerintah sudah memutuskan PPN DTP untuk minyak goreng dan bea masuk 0% untuk beras. "Kalau untuk gula belum diputuskan," ujarnya.Hatta bilang pemerintah juga menyiapkan strategi jangka menengah dan panjang untuk mengatasi masalah ketahanan pangan. "Kebijakan jangka menengah kita di hulu seperti pengamanan disitribusi bibit jika ada hama dan sebagainya. Termasuk ada inpres untuk beras dan inpres antisipasi terhadap cuaca yang ekstrim ini sehingga Mentan bisa merespon dengan cepat untuk atasi hambatan-hambatan lainnya," ujar Hatta.Tak hanya itu, ke depan, pemerintah juga akan menyiapkan 500.000 hektar lahan untuk tanaman beras dan gula. "Dengan kata lain kita akan percepat realisasi food estate," terang Hatta.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News