JAKARTA. Selama dua tahun ke depan, pemerintah menargetkan penambahan luas lahan perkebunan kakao sebesar 93.112 hektare (ha). Untuk tahun ini penambahan ditargetkan seluas 26.850 ha, sedangkan tahun depan 66.262 ha. Target itu diharapkan terwujud melalui program lanjutan gerakan nasional (gernas) kakao sampai 2014.

Gamal Nasir, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kemtan) mengatakan, target penambahan luas lahan perkebunan kakao itu merupakan kelanjutan dari program yang sama yang telah dilakukan sejak 2009 sampai 2011. Selain menambah lahan, pemerintah juga lebih menggenjot peningkatan produksi biji kakao nasional sebanyak 1 juta ton. "Tahun ini pemerintah akan menggelar gernas kakao di 50 kabupaten," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah sebenarnya telah menyelesaikan program gernas kakao pada 2011. Namun, karena tahun lalu dari target 450.000 ha, realisasi penambahan lahan hanya mencapai 322.763 ha, maka program itu diteruskan hingga 2014. Menurut Gamal, kekurangan akan dicapai pada 2012 dan 2013. Tahun ini akan ada tambahan sebesar 26.850 ha. "Sehingga, nanti akhir tahun realisasi gernas kakao mencapai 389.248 ha. Sisanya 66.262 ha pada tahun depan," katanya.

Inovasi Ekonomi dan Pemberdayaan Holistik Bawa Nasabah PNM Naik Kelas

Gamal beralasan, salah satu kendala mengapa target tidak tercapai adalah masalah pembiayaan. Selama tiga tahun hingga 2011, pemerintah sebenarnya mengalokasikan anggaran Rp 3,5 triliun. Namun anggaran tidak sepenuhnya tersedia. Pada 2010 anggaran hanya Rp 500 miliar padahal setiap tahun harusnya Rp 1 triliun. Sedangkan untuk tahun ini anggaran gernas kakao Rp 242,9 miliar.

Pieter Jasman, Ketua Umum Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) menyambut baik langkah pemerintah melanjutkan program gernas kakao. Sebab, menurut Pieter, program yang berjalan sejak 2009-2011 itu cukup efektif memperbaiki kondisi perkebunan kakao di Indonesia yang sudah tua dan banyak terserang hama penyakit. “Gernas kakao harus dilanjutkan. Kalau tidak industri akan kekurangan bahan baku,” katanya.

Menurut Pieter, walau ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program tersebut, namun secara umum program tersebut sangat baik. Program itu membantu petani memperbaiki tanaman kakao mereka. Apalagi perkebunan kakao di Indonesia hampir 95% adalah milik petani. “Petani harus dibantu. Bukan karena kesalahan kecil lalu program tersebut dihentikan,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News