KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana untuk memberikan relaksasi kebijakan pajak di masa kepemimpinannya, termasuk pajak properti. Emiten properti, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA), pun memberikan tanggapan terkait rencana kebijakan itu.

Berdasarkan catatan Kontan, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, salah satu penyumbang target pertumbuhan ekonomi 8% gagasan Presiden terpilih Prabowo Subianto, datang dari sektor properti dan perumahan.

Hashim, yang juga adik kandung Prabowo Subianto tersebut mengungkapkan, sektor properti dan perumahan memiliki keterkaitan dengan 185 industri turunan lain, sehingga dapat mengangkat dunia usaha dan perekonomian nasional.

Pemerintahan Prabowo pun berencana menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) 11% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 5%. Wacana soal rencana penghapusan pajak properti akan berlangsung 1 tahun-3 tahun. 

Baca Juga: Kementerian PU Tegaskan Pembangunan IKN Tetap Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Selain itu, Prabowo juga mencanangkan pembangunan tiga juta rumah dalam setahun. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada permintaan KPR subsidi.

Rencana kebijakan pemerintahan Prabowo ini disambut baik oleh sejumlah emiten properti. Misalnya, SMRA menyambut baik sentimen positif untuk industri properti, termasuk dari stimulus kebijakan pemerintah.

Presiden Direktur SMRA Adrianto P Adhi mengatakan, industri properti memang merupakan salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi.

“Kami menyambut baik dan ini merupakan hal yang positif bagi industri properti dengan kebijakan rencana pemerintahan Prabowo untuk penghapusan pajak PPN dan BPHTB,” ujarnya kepada Kontan, Senin (21/10).

Menurut Adrianto, stimulus kebijakan tersebut memberi kemudahan kepada masyarakat dalam membeli properti, khususnya rumah tinggal.

“Nantinya, penjualan properti akan bertumbuh terus dan ini berdampak pula kepada pertumbuhan 185 subsektor industri yang terkait dengan properti, sehingga semuanya akan bertumbuh,” paparnya.

Baca Juga: Menteri Perumahan Buka Opsi Gunakan Lahan Sitaan untuk Bangun Rumah Rakyat

Sejalan, CTRA melihat rencana kebijakan pemerintahan Prabowo merupakan stimulus yang baik ke industri properti.

Direktur CTRA Harun Hajadi mengatakan, dengan tidak adanya PPN nantinya akan membuat industri properti lebih semarak. Sebab, berarti ada pengurangan dari total harga yang harus dibayar oleh konsumen. 

Akan tetapi, untuk developer, penghapusan PPN akan berdampak menambah biaya sebesar 11% itu, karena PPN ke kontraktor tersebut tidak dapat dikreditkan dengan PPN ke konsumen. 

“Dengan demikian, pasti kami developer akan menambah harganya senilai PPN tersebut. Lain dengan konsep PPN DTP, PPN ditanggung pemerintah, yang dibebankan ke kontraktor ini bisa dikreditkan,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (21/10).

Terkait BPHTB, Harun mengatakan, hal itu merupakan ide yang bagus dari pemerintahan baru. 

Baca Juga: Cermati Ini Daftar Emiten yang Berpotensi Cuan Pasca Pelantikan Prabowo-Gibran

“Kalau untuk BPHTB, ini ide bagus sekali. Tetapi, pemerintah pusat harus koordinasi dengan pemerintah daerah, karena itu ranahnya para pemda,” tuturnya.

Harun mengatakan, CTRA masih memiliki rencana ekspansi ke depannya, termasuk dalam menambah cadangan lahan alias land bank. Berdasarkan catatan Kontan, CTRA memiliki land bank sekitar 4.000 ha di semester I 2024.

“Rencana ekspansi pasti ada terus, apalagi dalam mencari landbank. Sebab, itu bagian dari bisnis dan bahan baku kami. Tetapi, di mananya dan berapa besarnya, masih rahasia. Marketing sales di kuartal III masih sejalan dengan target tahun ini, nanti diumumkan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati