JAKARTA. Pemerintah akhirnya menghentikan proses pengadaan kendaraan dinas untuk menteri periode 2014-2019. Keputusan tersebut diambil pemerintah setelah mendapatkan kritikan dan masukan dari masyarakat.

Menurut sekertaris menteri sekertaris negara Taufik Sukasah, pengadaan kendaraan untuk menteri dan pejabat setingkat menteri itu akan diserahkan kepada pemerintah mendatang, yang dipimpin oleh presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Ia menambahkan, selain berdasarkan aspirasi masyarakat penghentian ini dilakukan atas dasar pertimbangan Menteri Sekertaris Negara (mensesneg) yang dilaporkan kepada presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Taufik menjelaskan, pihaknya memang telah melelang pengadaan mobil dinas ini. Bahkan, sudah menunjuk PT Mersedec-Benz Indonesia sebagai pemenangnya, dengan harga penawaran sebesar Rp 91,9 triliun.

Namun demikian, belum ada penandatanganan kontrak apapun antara pemerintah dengan pabrikan mobil tersebut. Karena prosesnya baru melakukan pelelangan. "Karenanya, belum ada dana yang telah dikeluarkan pemerintah," ujar Taufik, Rabu (10/9) di Jakarta.

Taufik menampik proses lelang yang dilakukan pihaknya menyalahi aturan, karena telah dilakukan secara transparan. Bahkan, meskipun kendaraan dinas ini digunakan pemerintah mendatang, dan tendernya dilakukan pemerintah eksisting tidak melanggar aturan apapun. Menurutnya, lazimnya memang demikian, pemerintah lama melakukan tender kendaraan untuk pemerintahan terpilih, seperti tahun 2009 lalu.

Sebelumnya, presiden terpilih Jokowi berencana menolak pengadaan mobil yang dimenangkan pabrikan asal jerman tersebut. Jokowi menilai para menterinya nanti, lebih baik memakai kendaraan yang selama ini dipakai oleh menteri SBY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie