JAKARTA. Keinginan konsorsium Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/ Kota di sekitar Danau Toba untuk bisa memiliki saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dalam waktu dekat ini terancam kandas. Pasalnya sampai saat ini, pemerintah pusat belum mau memberikan saham Inalum kepada mereka. Pemerintah pusat berdalih ingin mefokuskan diri terlebih dahulu untuk menjadikan Inalum menjadi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan proses peralihan Inalum menjadi perusahaan BUMN saat ini sudah dalam tahap finalisasi. "Peraturan pemerintah mengenai pembentukan BUMN Inalum sudah selesai, tinggal diparaf saja," katanya di Kantor Menko Perekonomian Kamis (6/3). Hatta tidak merinci lebih jauh isi peraturan pemerintah yang dimaksudnya tersebut. Dia hanya memastikan bahwa peraturan pemerintah mengenai pembentukan BUMN Inalum tersebut akan keluar Maret ini. Sementara itu MS Hidayat, Menteri Perindustrian mengatakan, paska menjadi BUMN pemerintah pusat akan melakukan transisi pengelolaan dan manajemen. Langkah itu salah satunya akan dilakukan dengan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengganti jajaran manajemen Inalum lama dengan yang baru. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kinerja Inalum. Berdasarkan rencana bisnis yang telah dibuat oleh pemerintah, kinerja produksi Inalum dalam jangka waktu lima tahun paska menjadi BUMN akan digenjot dari dari 250 ribu ton menjadi 450 ribu ton. Dana investasi yang diperlukan untuk peningkatan kapasitas produksi tersebut mencapai US$ 750 juta. Dan kemungkinan besar, dana tersebut akan dikumpulkan melalui proses penawaran saham perdana (IPO). Hidayat mengatakan, selama proses tersebut berjalan, pemerintah kemungkinan besar belum akan memenuhi permintaan konsorsium Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/ Kota di sekitar Danau Toba untuk bisa memiliki saham Inalum. "Pemberian akan dilakukan setelah BUMN Inalum ini berdiri dan benar- benar mantab operasionalnya baru nanti dibuat internal program untuk mengakomodir keinginan lokal partner," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah belum akan bagi saham Inalum ke Pemda
JAKARTA. Keinginan konsorsium Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/ Kota di sekitar Danau Toba untuk bisa memiliki saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dalam waktu dekat ini terancam kandas. Pasalnya sampai saat ini, pemerintah pusat belum mau memberikan saham Inalum kepada mereka. Pemerintah pusat berdalih ingin mefokuskan diri terlebih dahulu untuk menjadikan Inalum menjadi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan proses peralihan Inalum menjadi perusahaan BUMN saat ini sudah dalam tahap finalisasi. "Peraturan pemerintah mengenai pembentukan BUMN Inalum sudah selesai, tinggal diparaf saja," katanya di Kantor Menko Perekonomian Kamis (6/3). Hatta tidak merinci lebih jauh isi peraturan pemerintah yang dimaksudnya tersebut. Dia hanya memastikan bahwa peraturan pemerintah mengenai pembentukan BUMN Inalum tersebut akan keluar Maret ini. Sementara itu MS Hidayat, Menteri Perindustrian mengatakan, paska menjadi BUMN pemerintah pusat akan melakukan transisi pengelolaan dan manajemen. Langkah itu salah satunya akan dilakukan dengan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengganti jajaran manajemen Inalum lama dengan yang baru. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kinerja Inalum. Berdasarkan rencana bisnis yang telah dibuat oleh pemerintah, kinerja produksi Inalum dalam jangka waktu lima tahun paska menjadi BUMN akan digenjot dari dari 250 ribu ton menjadi 450 ribu ton. Dana investasi yang diperlukan untuk peningkatan kapasitas produksi tersebut mencapai US$ 750 juta. Dan kemungkinan besar, dana tersebut akan dikumpulkan melalui proses penawaran saham perdana (IPO). Hidayat mengatakan, selama proses tersebut berjalan, pemerintah kemungkinan besar belum akan memenuhi permintaan konsorsium Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/ Kota di sekitar Danau Toba untuk bisa memiliki saham Inalum. "Pemberian akan dilakukan setelah BUMN Inalum ini berdiri dan benar- benar mantab operasionalnya baru nanti dibuat internal program untuk mengakomodir keinginan lokal partner," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
