KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT TASPEN (Persero) dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI (Persero) menyampaikan masih ada utang yang belum dibayarkan pemerintah. 

Direktur Utama PT TASPEN Rony Hanityo Aprianto menjelaskan, pemerintah sampai saat ini belum membayarkan piutang Unfunded Past Service Liability (UPSL) sebesar Rp 25,8 triliun.

Rony menambahkan, walaupun Kementerian Keuangan sudah mencatatkan sebagai utang, tetapi skema pembayaran yang akan dipilih itu masih digodok. 

Oleh karena itu, dia berharap piutang UPSL tersebut bisa dibayarkan ke depannya, sehingga bisa membantu perusahaan dalam menjalankan keberlanjutan.

Baca Juga: Pindahkan KPR ke BRI, Bunga Spesial Mulai 3% dan Tenor Hingga 25 Tahun

"Kami tetap berbaik sangka bahwa skema itu nantinya akan dibayarkan melalui cicilan 5 tahun atau 10 tahun atau lainnya. Kami masih menunggu itu. Cuma bila ada pembayaran UPSL, itu akan sangat membantu sustainability TASPEN di masa yang akan datang di tengah-tengah rasio klaim yang cukup tinggi," tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI, Rabu (8/7/2026).

Sementara itu, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI (Persero) juga menyampaikan adanya piutang Unfunded Past Service Liability (UPSL) yang nilainya Rp 5,17 triliun.

Oleh karena itu, Direktur Utama PT ASABRI Jeffry Haryadi Manullang menerangkan, pihaknya sudah mengajukan pencairan UPSL tersebut. Dia bilang Kementerian Keuangan juga telah mencatatkan di dalam laporan keuangan Pemerintah Pusat mengakui adanya piutang kepada PT ASABRI sebesar Rp 5,17 triliun, tetapi pembayarannya atau penyelesaiannya menunggu kemampuan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Jeffrey berharap dana tersebut dapat dicairkan untuk APBN Tahun 2027, sehingga bisa membantu keberlanjutan perusahaan. 

"Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN Tahun 2027. Jika dimungkinkan kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Komisi VI DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkan UPSL ke dalam APBN Tahun 2027," ucap Jeffrey. 

Dalam kesimpulan RDP tersebut, Komisi VI DPR RI mendukung penyelesaian mekanisme pembayaran UPSL PT TASPEN dan PT ASABRI. Hal itu dinilai perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesehatan keuangan perusahaan dan menjamin keberlanjutan pemenuhan hak peserta. 

Baca Juga: 10 Unitlink Saham dengan Return Tertinggi Juni 2026, Siapa Juaranya?

Terkait kinerja, laba yang dibukukan TASPEN sebesar Rp 1,04 triliun pada 2025. Capaian laba tersebut tercatat melampaui target yang dicanangkan menjadi sebesar 123,84%. Adapun laba yang dicatat berdasarkan hasil pengelolaan program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).

Perolehan laba tersebut ditopang hasil investasi yang mencapai Rp 9,87 triliun pada 2025. Jika ditelaah secara rinci, nilai perolehan laba lebih tinggi dibandingkan capaian iuran dan premi sepanjang 2025 yang sebesar Rp 7,74 triliun. 

Dengan demikian, iuran yang dibukukan menjadi penopang kedua laba TASPEN, kemudian ditopang juga pendapatan lain yang dibukukan sebesar Rp 1,86 triliun pada 2025. Adapun beban klaim yang dibukukan sepanjang 2025 mencapai 14,90 triliun.

Adapun PT ASABRI membukukan laba bersih pada 2025 mencapai Rp 713,72 miliar. Nilainya meningkat 158,97%, jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp 275,60 miliar.

Laba tersebut ditopang hasil investasi yang tercatat sebesar Rp 985,03 miliar pada 2025. Nilainya meningkat 56,82%, jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 628,13 miliar. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News