JAKARTA. Pemerintah belum mau menghentikan sementara (moratorium ) pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi meski kerap bermasalah. Sampai saat ini pemerintah masih mengevaluasi pengiriman TKI tersebut. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengatakan, evaluasi ini dilakukan terhadap seluruh proses pengiriman TKI mulai dari dalam negeri sampai akhirnya pergi ke luar negeri. Dari evaluasi, dia mengatakan pemerintah akan mengambil keputusan apakah akan melakukan moratorium atau tidak. “Dilihat segi manfaat moratorium TKI itu,” ujar Jumhur, Selasa (23/11). Jumhur juga berjanji memperbaiki sistem pengiriman dan penempatan TKI ke Arab Saudi. Salah satunya adalah persiapan on-line sistem. Dia mengatakan akan ada sistem yang terintegrasi mulai dari pemerintah kabupaten dan provinsi, embarkasi sampai dengan perwakilan Indonesia di luar negeri. Selain itu juga pemerintah menyiapkan live out sistem bagi TKI yang berada di luar negeri. Sistem ini menyediakan asrama bagi TKI yang bekerja di luar negeri, sehingga tidak perlu untuk tinggal di rumah majikan. Seperti diketahui, DPR mendesak pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi setelah muncul penganiayaan dan pembunuhan. Ketua DPR Marzuki Alie mendesak pemerintah menghentikan pengiriman TKI sampai ada putusan hukum terhadap penyiksaan dua TKI di Arab Saudi. Desakan juga datang dari PDI Perjuangan yang mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk turun tangan menarik seluruh TKI yang sekarang berada di Arab Saudi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah belum mau moratorium pengiriman TKI
JAKARTA. Pemerintah belum mau menghentikan sementara (moratorium ) pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi meski kerap bermasalah. Sampai saat ini pemerintah masih mengevaluasi pengiriman TKI tersebut. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengatakan, evaluasi ini dilakukan terhadap seluruh proses pengiriman TKI mulai dari dalam negeri sampai akhirnya pergi ke luar negeri. Dari evaluasi, dia mengatakan pemerintah akan mengambil keputusan apakah akan melakukan moratorium atau tidak. “Dilihat segi manfaat moratorium TKI itu,” ujar Jumhur, Selasa (23/11). Jumhur juga berjanji memperbaiki sistem pengiriman dan penempatan TKI ke Arab Saudi. Salah satunya adalah persiapan on-line sistem. Dia mengatakan akan ada sistem yang terintegrasi mulai dari pemerintah kabupaten dan provinsi, embarkasi sampai dengan perwakilan Indonesia di luar negeri. Selain itu juga pemerintah menyiapkan live out sistem bagi TKI yang berada di luar negeri. Sistem ini menyediakan asrama bagi TKI yang bekerja di luar negeri, sehingga tidak perlu untuk tinggal di rumah majikan. Seperti diketahui, DPR mendesak pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi setelah muncul penganiayaan dan pembunuhan. Ketua DPR Marzuki Alie mendesak pemerintah menghentikan pengiriman TKI sampai ada putusan hukum terhadap penyiksaan dua TKI di Arab Saudi. Desakan juga datang dari PDI Perjuangan yang mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk turun tangan menarik seluruh TKI yang sekarang berada di Arab Saudi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
