KONTAN.CO.ID - Setelah beberapa hari yang lalu Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyinggung tentang pembayaran utang melalui debt swap atau penukaran, pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Keuangan pun angkat bicara. Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Schneider Siahaan mengatakan, pemerintah belum akan melakukan debt swap. "Kita belum ada rencana untuk debt swap," ujar Schneider ketika dihubungi KONTAN pada Jumat (11/8). Schneider menjelaskan, debt swap memerlukan waktu yang lama untuk dilaksanakan. Adanya negosiasi yang panjang menyebabkan debt swap belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Selain itu, Scheider mengatakan, belum ada negara lagi yang ingin melakukan debt swap dengan Indonesia. "Belum ada kreditur yang berminat, jadi ya tidak bisa," terang Schneider menjelaskan. Menurut penjelasan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eni Sri Hartati, debt swap berarti penukaran. Debt swap ini dilakukan dengan cara negara debitur atau penerima utang tetap membayar utang dengan penuh kepada kreditur atau pemberi utang, tapi ada negosiasi pada kedua belah pihak untuk swap dari sebagian dana utang tersebut untuk diberikan/hibah/dikembalikan kepada negara debitur untuk hal-hal yang menjadi konsentrasi kedua belah pihak. "Misal swapnya dalam hibah untuk biaya pngelolaan lingkungan atau pendidikan. Semua tergantung kesepakatan, begitu pun besarannya," ujar Eni ketika dihubungi KONTAN. Ia menjelaskan, hasil swap tidak akan memberikan dampak untung secara riil. Misalnya swap dalam pendidikan. Tenaga kerja di Indonesia masih banyak yang berpendidikan SMP ke bawah.
Pemerintah belum pilih debt swap dalam waktu dekat
KONTAN.CO.ID - Setelah beberapa hari yang lalu Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyinggung tentang pembayaran utang melalui debt swap atau penukaran, pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Keuangan pun angkat bicara. Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Schneider Siahaan mengatakan, pemerintah belum akan melakukan debt swap. "Kita belum ada rencana untuk debt swap," ujar Schneider ketika dihubungi KONTAN pada Jumat (11/8). Schneider menjelaskan, debt swap memerlukan waktu yang lama untuk dilaksanakan. Adanya negosiasi yang panjang menyebabkan debt swap belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Selain itu, Scheider mengatakan, belum ada negara lagi yang ingin melakukan debt swap dengan Indonesia. "Belum ada kreditur yang berminat, jadi ya tidak bisa," terang Schneider menjelaskan. Menurut penjelasan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eni Sri Hartati, debt swap berarti penukaran. Debt swap ini dilakukan dengan cara negara debitur atau penerima utang tetap membayar utang dengan penuh kepada kreditur atau pemberi utang, tapi ada negosiasi pada kedua belah pihak untuk swap dari sebagian dana utang tersebut untuk diberikan/hibah/dikembalikan kepada negara debitur untuk hal-hal yang menjadi konsentrasi kedua belah pihak. "Misal swapnya dalam hibah untuk biaya pngelolaan lingkungan atau pendidikan. Semua tergantung kesepakatan, begitu pun besarannya," ujar Eni ketika dihubungi KONTAN. Ia menjelaskan, hasil swap tidak akan memberikan dampak untung secara riil. Misalnya swap dalam pendidikan. Tenaga kerja di Indonesia masih banyak yang berpendidikan SMP ke bawah.