JAKARTA. Pemerintah pusat masih enggan berbicara soal pembagian saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk pemerintah daerah Sumatera Utara. "Mungkin setelah konsolidasi internal inalum, pemerintah akan bicara dengan gubernur dan bupati," kata MS Hidayat Menteri Perindustrian seusai sidang paripurna yang membahas tentang RUU Perindustrian di Ruang Sidang Paripurna II DPR RI Jakarta, Kamis (19/12). Hidayat menambahkan, sebelumnya pernah diwacanakan bahwa pemerintah daerah mendapatkan bagian sebesar 30%, dan pemerintah pusat sebesar 70%. Porsi sebesar 30% untuk pemerintah daerah termasuk bagian yang sudah pas atau ideal. "Kira-kira sebesar itulah, dan (Pemda) harus bayar (saham Inalum)," ucapnya. Hidayat mengatakan, untuk mengenai pembagian saham tersebut belum saatnya dibicarakan saat ini. "Jangan bicarakan sekaranglah. Beri kesempatan kepada Inalum untuk konsolidasi dulu," ujarnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah belum tentukan porsi Inalum untuk Pemda
JAKARTA. Pemerintah pusat masih enggan berbicara soal pembagian saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk pemerintah daerah Sumatera Utara. "Mungkin setelah konsolidasi internal inalum, pemerintah akan bicara dengan gubernur dan bupati," kata MS Hidayat Menteri Perindustrian seusai sidang paripurna yang membahas tentang RUU Perindustrian di Ruang Sidang Paripurna II DPR RI Jakarta, Kamis (19/12). Hidayat menambahkan, sebelumnya pernah diwacanakan bahwa pemerintah daerah mendapatkan bagian sebesar 30%, dan pemerintah pusat sebesar 70%. Porsi sebesar 30% untuk pemerintah daerah termasuk bagian yang sudah pas atau ideal. "Kira-kira sebesar itulah, dan (Pemda) harus bayar (saham Inalum)," ucapnya. Hidayat mengatakan, untuk mengenai pembagian saham tersebut belum saatnya dibicarakan saat ini. "Jangan bicarakan sekaranglah. Beri kesempatan kepada Inalum untuk konsolidasi dulu," ujarnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
