KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika hari ini (18/10) menandatangani tiga Peraturan Menteri pengendalian ponsel ilegal melalui identifikasi international mobile equipment identity (IMEI). Hanya saja, alat untuk memindai IMEI itu belum ditentukan harus dibebankan ke siapa.

Sebelumnya, rencananya alat pemindai bernama equipment identity register (EIR) itu akan dibebankan ke operator telekomuniasi. Namun operator telekomunikasi melalui Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), keberatan.

Baca Juga: Catat! Blokir ponsel via IMEI baru akan berlaku April 2020

Catatan Kontan.co.id, Wakil Ketua Umum ATSI Merza Fachys pernah menerangkan pada Agustus 2019 lalu, untuk operator dengan jumlah pengguna besar, diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp 200 miliar untuk alat tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya masih membicarakan hal itu ke operator telekomunikasi. "Kami akan ambil yang paling efisien bagi operator, mungkin bisa juga dibiayakan. Masih enam bulan," katanya.

ATSI juga pernah memperkirakan adanya aturan IMEI ini bakal membutuhkan call center khusus yang tentu saja bukan jadi tanggung jawab operator. Soal itu, Rudiantara tidak khawatir sebab di era digital seperti sekarang, pengecekan IMEI bisa dilakukan secara online.

Baca Juga: Aturan IMEI diberlakukan, saham ERAA langsung meroket di sesi I

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat