KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hadirnya Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dinilai punya peran strategis untuk mengonsolidasikan serta mempercepat agenda hilirisasi dan transisi energi nasional. 

Ketua Komite Tetap Kajian Hilirisasi dan Investasi Kadin Indonesia, Chandra Wahjudi menyampaikan, persoalan hilirisasi dan transisi energi tidak hanya terbatas pada sektor pertambangan, tetapi bersinggungan erat dengan kebijakan industri, perdagangan, hingga fiskal. 

Menurutnya, hambatan utama yang sering muncul selama ini adalah belum optimalnya koordinasi antar kementerian.

"Menaikkan hilirisasi dan transisi energi ke level Menko berpotensi membuat penyelesaian hambatan tersebut lebih cepat," ujarnya saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (2/10/2026).

Baca Juga: CELIOS: BSU Rp300.000 Bisa Jaga Daya Beli Pekerja, tapi Efeknya Terbatas

Chandra mengungkapkan, keberadaan Kemenko baru ini dipandang penting asalkan mampu menjalankan fungsi efisiensi tanpa menambah jalur birokrasi baru. 

Menurutnya, diperlukan koordinasi yang kuat serta responsif dalam menyelesaikan persoalan izin investasi, ketersediaan energi, kepastian regulasi, hingga penyediaan bahan baku industri secara terintegrasi.

"Sebaliknya, apabila hanya menambahkan satu tahapan koordinasi atau persetujuan baru, yang membuat birokrasi lebih panjang keberadaannya justru berpotensi membuat proses investasi dan pengembangan industri semakin kompleks," ungkapnya.

Chandra menegaskan, pekerjaan rumah (PR) terbesar bagi kementerian koordinator anyar ini adalah memastikan hilirisasi tidak hanya berhenti pada pembangunan pabrik pemurnian atau smelter semata. 

Baca Juga: Kemampuan Digital Jadi Tantangan Perempuan Pengusaha Mengembangkan Bisnis

Dia bilang, pemerintah harus mampu mendorong terciptanya rantai pasok industri lanjutan yang memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi bagi perekonomian nasional.

"Pada saat yang sama, pemerintah perlu menjawab kebutuhan energi industri yang besar dengan pasokan yang kompetitif, andal dan semakin rendah karbon," tegasnya.

Lebih lanjut, Ia menambahkan, indikator keberhasilan lembaga baru ini sejatinya sangat transparan dan dapat diukur langsung oleh para pelaku bisnis maupun investor. 

"Tolok ukur keberhasilan Kemenko ini pada akhirnya cukup sederhana apakah investasi, hilirisasi dan penyelesaian hambatan industri menjadi lebih cepat, atau justru mendapatkan satu lapisan birokrasi baru," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News