JAKARTA. Setelah 12 tahun tidak ada perjanjian perdagangan antar negara (bilateral), Pemerintahan Presiden Joko Widodo mencoba membuka kembali kerjasama perdagangan bilateral. Kali ini, Australia yang akan menjadi partner perdagangan Indonesia. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mengatakan, perjanjian ini akan dilakukan sebelum akhir 2016. Awalnya kerjasama ini akan dilakukan pada 4 November lalu, namun karena situasi politik menghangat akhirnya kujungan Presiden Jokowi ke Australia dibatalkan. "Meskipun Pak Presiden batal ke Australia, namun tetap mengutus Mendag dan saya untuk melakukan pertemuan dan mengerjakan perjanjian dagang dengan Australia," ujar Thomas, Kamis (17/11).
Pemerintah bentuk perjanjian dagang dengan Aussie
JAKARTA. Setelah 12 tahun tidak ada perjanjian perdagangan antar negara (bilateral), Pemerintahan Presiden Joko Widodo mencoba membuka kembali kerjasama perdagangan bilateral. Kali ini, Australia yang akan menjadi partner perdagangan Indonesia. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mengatakan, perjanjian ini akan dilakukan sebelum akhir 2016. Awalnya kerjasama ini akan dilakukan pada 4 November lalu, namun karena situasi politik menghangat akhirnya kujungan Presiden Jokowi ke Australia dibatalkan. "Meskipun Pak Presiden batal ke Australia, namun tetap mengutus Mendag dan saya untuk melakukan pertemuan dan mengerjakan perjanjian dagang dengan Australia," ujar Thomas, Kamis (17/11).