KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mempercepat penanganan pascagempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pratikno mengatakan, pembentukan satgas diperlukan untuk mempercepat pendataan masyarakat terdampak, termasuk warga yang mengungsi secara mandiri di sejumlah lokasi.

Baca Juga: BNPB Perluas Penanganan Korban Gempa NTT, Anak-anak Dapat Trauma Healing

Satgas juga diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, relawan, hingga jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa.

"Kita memperkuat pembentukan Satgas di sini. Dengan Satgas, kita bisa melakukan pendataan secara cepat. Karena titik pengungsian bukan hanya di sini, tetapi juga di tempat-tempat lain dan kita juga harus mendeteksi pengungsi mandiri," ujar Pratikno dalam keterangan resminya, Selasa (18/8/2026).

Menurut Pratikno, bantuan untuk masyarakat terdampak mulai berdatangan. Pemerintah juga terus memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, mulai dari logistik hingga tempat tinggal sementara.

Selain itu, layanan kesehatan turut diperkuat dengan dukungan ambulans dan tambahan tenaga dokter.

"Yang penting sekarang adalah bagaimana kebutuhan warga sehari-hari bisa dipenuhi. Layanan kesehatan, ambulans, dan dokter tambahan juga sudah mulai masuk," katanya.

Pratikno menekankan penanganan bencana di lapangan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur terkait.

Baca Juga: Mentan Copot 14 Pegawai Kementan, Diduga Rugikan Negara Hingga Miliaran Rupiah

Kecepatan pelayanan menjadi hal penting dalam tahap tanggap darurat sebelum pemerintah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Satgas dibentuk bersama kepala daerah, Dandim, Kapolres secara sinergis dengan relawan dan BPBD. Semuanya bersinergi mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Pelayanan masyarakat secepat-cepatnya diberikan, setelah itu berbicara rehabilitasi dan rekonstruksi," tegasnya.

DPR Siap Percepat Persetujuan Anggaran

Terpisah, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi mendorong seluruh fraksi di DPR RI mempercepat proses persetujuan apabila pemerintah membutuhkan pengalihan anggaran untuk mendukung penanganan bencana.

Menurut Bambang, kondisi darurat akibat bencana dapat membutuhkan penyesuaian terhadap alokasi anggaran pemerintah.

Baca Juga: Daftar Sektor Penerima Insentif Pajak di 2027, Industri Pengolahan Terbesar

Karena itu, DPR dinilai perlu memberikan dukungan melalui proses persetujuan yang cepat agar kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak tidak terkendala persoalan administratif.

Bambang juga mengajak seluruh fraksi di DPR RI mendorong anggotanya yang berada di komisi terkait untuk mendukung percepatan persetujuan anggaran apabila dibutuhkan pemerintah.

Menurutnya, koordinasi antara DPR dan pemerintah menjadi penting untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif dan kebutuhan masyarakat di lapangan segera terpenuhi.

“Kalau mitra membutuhkan percepatan persetujuan, kami akan mendorong agar prosesnya dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ujar Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News