JAKARTA. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah membentuk tim evaluasi pengisian jabatan pimpinan tinggi daerah. Tim ini akan mengawal dan memastikan pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan dengan rekrutmen terbuka.Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan, selama ini pengisian jabatan pimpinan tinggi di kementerian dan lembaga di tingkat pusat sudah berjalan baik dengan sistem rekrutmen terbuka. Namun di sejumlah daerah, pengisian jabatan pimpinan tinggi masih sering dilakukan berdasarkan kedekatan emosional bahkan jual beli jabatan. "Padahal, UU Aparatur Sipil Negara menegaskan, pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintah termasuk di daerah harus lewat open recruitment," katanya dalam keterangan resmi, akhir pekan lalu.Untuk memastikan pengisian jabatan pimpinan tinggi di daerah dilakukan secara terbuka, selain membentuk tim evaluasi, Kementerian PAN-RB juga berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kementerian PAN-RB bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sepakat agar jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon 2) di daerah bisa dirotasi ke seluruh Indonesia.
Pemerintah bentuk tim evaluasi jabatan di daerah
JAKARTA. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah membentuk tim evaluasi pengisian jabatan pimpinan tinggi daerah. Tim ini akan mengawal dan memastikan pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan dengan rekrutmen terbuka.Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan, selama ini pengisian jabatan pimpinan tinggi di kementerian dan lembaga di tingkat pusat sudah berjalan baik dengan sistem rekrutmen terbuka. Namun di sejumlah daerah, pengisian jabatan pimpinan tinggi masih sering dilakukan berdasarkan kedekatan emosional bahkan jual beli jabatan. "Padahal, UU Aparatur Sipil Negara menegaskan, pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintah termasuk di daerah harus lewat open recruitment," katanya dalam keterangan resmi, akhir pekan lalu.Untuk memastikan pengisian jabatan pimpinan tinggi di daerah dilakukan secara terbuka, selain membentuk tim evaluasi, Kementerian PAN-RB juga berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kementerian PAN-RB bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sepakat agar jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon 2) di daerah bisa dirotasi ke seluruh Indonesia.