KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah akan membentuk tim untuk memfinalisasi masalah penyiapan ibu kota negara baru.

"Kami bersama dengan menko perekonomian, menteri Bappenas, Pariwisata akhirnya kita bentuk satu tim untuk memfinalisasi masalah penyiapan ibu kota baru. nah ketuanya kami minta pak menteri Bappenas. Jadi nanti kami semua lapor ke dia. Nah hari Rabu beliau akan laporan ke Kami. Nah dari situ baru nanti kita lapor ke presiden," kata Luhut di Gedung Kementerian Keuangan, Jumat (7/2).

Baca Juga: Jokowi: Lokasi ibu kota baru harus hati-hati terhadap potensi karhutla

Luhut menyebutkan, tim tersebut bertugas untuk memfinalkan semua terkait ibu kota negara karena saat ini sudah banyak data terkumpul.

"Jadi jangan terlalu banyak sumber. biar satu. menteri Bappenas nanti yang mengompilasi semua dari pak Airlangga, dari saya kasih representasi kita yang sudah kerja selama ini dalam tim tadi," ujar dia.

Luhut mengatakan, belum ada perubahan anggaran terkait ibu kota negara baru. "Jadi nanti kan dibagi bahwa Ibu kota yang kantor pemerintah itu APBN, yang di luar itu non APBN, klaster-klaster lainnya ya," ujarnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, undang-undang (UU) ibu kota saat ini sedang dalam tahap sirkulasi antar kementerian. Rencananya draf UU tersebut akan disampaikan dan mulai dibahas di DPR bulan ini. Yang terang, Ia berharap UU tersebut dapat segera disahkan.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, sejauh ini terkait lahan ibu kota negara baru tidak ada yang bermasalah karena 90% lahan merupakan milik negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto