KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana memberikan bunga rendah untuk kredit mikro di bawah 10%, dari awalnya yang mencapai dari 24%. Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menilai kebijakan tersebut akan memberikan dampak terhadap kinerja industri penjaminan apabila diterapkan.

Sekretaris Jenderal Asippindo Agus Supriadi mengatakan dampaknya bisa positif karena dapat mendorong permintaan kredit, serta meningkatkan kinerja Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Namun, Agus menyebut terdapat sejumlah risiko dari adanya kebijakan tersebut nantinya. 

"Risikonya, yakni potensi penyaluran ke debitur berisiko dan keterlambatan subsidi yang mengganggu arus kas penjaminan," ungkapnya kepada Kontan, Kamis (21/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Prudential Luncurkan Asuransi Jiwa PRULady, Proteksi Kanker Payudara hingga 140%

Lebih lanjut, Agus tak memungkiri bahwa risiko kredit mikro lebih tinggi, tercermin dari Non Performing Loan (NPL) sekitar 3,5%–4,2%. Namun, dia optimistis industri penjaminan bisa mengendalikan risiko kredit di segmen mikro yang terbilang tinggi ke depannya, meski ada kebijakan tersebut. 

"Klaim masih dapat dikendalikan melalui pembatasan coverage, seleksi debitur yang ketat, dan cadangan klaim yang memadai," tuturnya.

Untuk mengurangi risiko di segmen mikro, Agus mendorong industri penjaminan agar mengurangi ketergantungan pada KUR dan menjaga kualitas penyaluran agar pertumbuhan tetap sehat.

Baca Juga: Nilai Imbal Jasa Penjaminan Membaik, Ini Penjelasan Asippindo

Sebagai informasi, Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai IJP yang diperoleh perusahaan penjaminan per Maret 2026 sebesar Rp 1,99 triliun, atau terkontraksi 4,78% secara Year on Year (YoY).

Jika ditelaah, kontraksi nilai imbal jasa penjaminan per Maret 2026 terbilang membaik, jika dibandingkan pencapaian pada bulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 6,59% secara YoY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News