KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana memberikan bunga rendah untuk kredit mikro di bawah 10%, dari awalnya yang mencapai dari 24%. Mengenai hal itu, PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat (Perseroda) atau PT Jamkrida Sumbar menilai pada dasarnya kebijakan tersebut positif karena dapat meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Direktur Utama PT Jamkrida Sumbar, Ibnu Fadhli mengatakan jika bunga kredit lebih rendah, permintaan kredit berpotensi meningkat. Dia bilang hal tersebut dapat berdampak positif bagi kinerja penjaminan.

"Bisa membuka peluang kenaikan volume penjaminan, serta Imbal Jasa Penjaminan (IJP) bagi perusahaan penjaminan, seperti Jamkrida Sumbar," katanya kepada Kontan, Rabu (20/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Namun, Ibnu berpendapat ada konsekuensi risiko risiko gagal bayar yang relatif tinggi apabila kebijakan tersebut diimplementasikan. Sebab, ketahanan usaha UMKM sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi, serta banyak debitur belum memiliki pencatatan keuangan yang kuat.

"Selain itu, kualitas agunan dan kapasitas usaha juga terbatas," tuturnya.

Baca Juga: Portofolio Jamkrida Sumbar Masih Didominasi Penjaminan Kredit dan Pembiayaan

Oleh karena itu, Ibnu menyampaikan dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja bisa dua arah, yakni bisa positif jika volume penjaminan tumbuh dan kualitas kredit tetap terjaga. Dampaknya juga bisa negatif terhadap laba apabila pertumbuhan klaim lebih cepat dibanding pertumbuhan IJP.

Mengenai kinerja, Ibnu mengatakan nilai IJP Jamkrida Sumbar mencapai Rp 41,31 miliar per April 2026. Nilainya turun 33,68%, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ibnu menerangkan ada beberapa faktor utama yang menyebabkan tekanan terhadap IJP Jamkrida Sumbar. Dia mengatakan salah satunya adalah perlambatan penyaluran kredit oleh perbankan dan lembaga pembiayaan, khususnya pada sektor produktif UMKM yang menjadi pasar utama penjaminan.

Baca Juga: Jamkrida Sumbar Siapkan Strategi Bertahap untuk Penuhi Modal Minimum 2026

"Selain itu, permintaan pembiayaan masyarakat yang belum pulih sepenuhnya akibat kondisi ekonomi yang masih moderat," ucapnya.

Ibnu menyebut faktor lainnya, yaitu penurunan aktivitas usaha pada beberapa sektor ekonomi daerah Sumatera Barat pascaperlambatan ekonomi regional dan dampak bencana alam di Sumatera, serta adanya kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit karena risiko gagal bayar debitur masih cukup tinggi.

Ditambah, adanya penyesuaian strategi underwriting perusahaan agar kualitas penjaminan tetap terjaga dan rasio klaim terkendali. 

Baca Juga: Jamkrida Sumbar Ungkap Kendala Kembangkan Produk Penjaminan Baru

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News