KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Alternatif apabila produksi dalam negeri tidak memenuhi untuk meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP) ialah impor. Meksi demikian Perum Bulog menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya terus melakukan pembelian beras lokal.

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan impor beras menjadi opsi apabila pengadaan dalam negeri tidak memungkinkan.

Hanya saja, pilihan impor harus memperhatikan beberapa hal. Diantaranya, memastikan betul berapa jumlah beras yang dibutuhkan untuk men-top up stok di Bulog. Maka penghitungan keperluan perlu dilakukan dengan matang.

"Kita perlu menimbang dengan hati-hati, pertama betulkah jumlah yang kita butuh 500.000 ton," kata Khudori dalam Diskusi Virtual Pataka, Selasa (29/11).

Baca Juga: Kementan dan Bulog Berbeda Soal Data Pangan, Ini Kata BPS

Kedua, pemerintah dan Bulog harus dapat memastikan kapan beras impor tersebut akan datang. Selain itu, harus dipastikan agar beras impor datang sebelum panen raya. Jika impor datang saat panen raya tentu alternatif tersebut justru menimbulkan masalah lainnya.

"Kalau impor itu datang pas panen raya akhir Februari atau awal Maret itu akan menimbulkan mudarat," tegasnya.

Ketiga, saat ini kondisi harga beras mengalami kenaikan tinggi sejak Juni 2022. Hal ini dipicu permintaan yang tinggi dari Cina dan Eropa. Dimana harga saat ini 26% lebih tinggi daripada tahun lalu.

Kemudian kenaikan harga juga dipicu oleh kebijakan India menutup ekspor broken rice pada 9 September lalu. Kemudian panen padi di India turun 5,6% sampai 7,6% atau 7,28 ton sampai 10 juta ton beras Hal ini disebabkan oleh pola hujan yang tidak merata. Di Pakistan dan Bangladesh sendiri produksi beras juga turun. Diketahui India dan Vietnam merupakan pemasok 53% beras di pasar dunia.

Maka ia menegaskan jika memang pasokan sudah dimiliki, poin krusial ialah pengangkutan untuk memastikan kapan beras impor tersebut tiba. Ia mengatakan, apakah sudah ada kepastian kapal atau kontainer untuk mengangkut jika nantinya barang didapatkan.

Baca Juga: Stok Menipis, Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang Dorong Pemerintah Ambil Opsi Impor

"Ini perlu diperhatikan, kalau kita bisa pastikan impor itu [kapan] datang pastinya dan jumlahnya kita hitung cermat supaya tidak menimbulkan mudarat," ulang Khudori.

Adapun agar kejadian serupa tak terulang kembali. Perlu adanya pembenahan kebijakan perberasan. Dimana setelah program raskin/rastra itu tidak ada, Pemerintah harus memikirkan kebijakan perberasan di hilir.

Pasalnya, Bulog diwajibkan untuk melakukan pengadaan tapi saat ini tidak disediakan outlet (hilir) yang jumlahnya besar. Sementara itu diketahui, kebijakan tata kelola cadangan beras pemerintah sepanjang puluhan tahun kunci suksesnya adalah adanya outlet di hilir atau kepastian di hilir. Maka perlu adanya kepastian sebesar kewajiban penyerapan.

Baca Juga: Kisruh Data Stok Beras Bulog dan Kementan Memanas

Terakhir mengisi sebagian CBP dengan beras multikualitas. Kudori mengatakan sejak tahun 1970-an CBP diisi hanya dengan beras kualitas medium. Di mana dengan satu jenis kualitas operasi pasar seringkali tak efektif.

Oleh karena itu dalam jangka pendek dapat diterapkan harga multi kualitas. Diantaranya dengan perbedaan butir patah 5% dan 25%, kualitas medium (beras musim hujan) dan premium (saat kemarau), serta varietas unggul dan romatik atau lokal.

Denan pengadaan beras Bulog mengikuti pengadaan beras multikualitas, maka CBP bisa digunakan operasi pasar dan beragam program. Seperti food for work, ekspor, program anti kemiskinan dan bantuan internasional. Dengan demikian Bulog akan bisa lebih bermanuver.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli