KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) buka suara terkait rencana pemerintah yang akan memberi kemudahan pembayaran utang atau restrukturisasi kredit untuk sektor industri.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto dalam konferensi pers Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2022 menuturkan, beberapa sektor industri masih rentan mengalami perlambatan kinerja hingga terancam harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya, seiring ketidakpastian ekonomi global.

Untuk itu, pemerintah akan meninjau kembali secara lebih mendalam tiap sektor yang tengah dilanda masalah. Salah satu bantuan yang hendak disiapkan pemerintah adalah melalui restrukturisasi kredit yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga: Aspadin: Keringanan Restrukturisasi Kredit dari Pemerintah Bisa Bantu Industri

Ketua Presidium HIMKI Abdul Sobur menuturkan bahwa pihaknya membutuhkan program yang bersifat jangka panjang, bukan sekedar restrukturisasi kredit atau keringanan angsuran saja. Terlebih, di situasi seperti saat ini di mana industri tengah dihantui ketidakpastian ekonomi karena berbagai faktor.

"Namun bila pemerintah betul betul totalitas membantu harus bersifat jangka panjang, bukan sekedar restrukturisasi kredit dan keringanan angsuran saja. Dalam kasus saat ini yg mana ini dampak dari buruknya situasi ekonomi global karena berbagai hal," ungkap Abdul, kepada Kontan.co.id, Selasa (8/11).

Beberapa program yang disarankan oleh HIMKI yang bisa mendukung keberlangsungan industri mebel dan kerajinan Tanag Air di antaranya, pinjaman bunga murah 4%-6% dengan jangka waktu lima tahun, dukungan kegiatan pameran di emerging market, serta program R&D, termasuk pengembangan desain dan dukungan peremajaan alat.

"Dukungan peremajaan alat dengan subsidi bagi yang membeli alat produksi canggih untuk meningkatkan kinerja produksi dan efisiensi," jelasnya.

Baca Juga: Inaplas: Dukungan Restrukturisasi Kredit Harus Dibarengi Kebijakan yang Pro Industri

Dia melanjutkan, pemerintah juga perlu mengembangkan program yang bisa meringankan beban perusahaan, terutama industri berorientasi ekspor. Seperti dengan menambah volume dan mempercepat kredit lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI) yang akan sangat menolong para eksportir.

"Juga program ini bisa mengarahkan perusahaan untuk memasuki pasar baru non tradisional dgn skema bunga murah," lanjutnya. 

Baca Juga: Pemerintah Akan Permudah Restrukturisasi Utang, Begini Tanggapan Pengusaha TPT

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto