KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyoroti rencana pemerintah dalam memperketat pelarangan ekspor bijih timah guna mendukung program hilirisasi. 

Fokus transformasi ekonomi di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai harus mulai bergeser dari sekadar produk antara (intermediate products) menuju industri manufaktur atau barang jadi (end products).

Ketua Dewan Penasehat Perhapi, Rizal Kasli menyatakan, kebijakan larangan ekspor bijih ini sebenarnya sejalan dengan langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah lama melarang ekspor komoditas dalam bentuk ore, termasuk bijih timah yang belum diproses menjadi tin ingot. 

Baca Juga: Apple Tambah Investasi SDM Digital, Kemenperin: Sinyal Positif bagi Industri

Saat ini, kata Rizal, Indonesia sudah banyak menghasilkan produk antara seperti FeNi, NPI, Nickel-Matte, konsentrat tembaga, hingga alumina.

"Seyogyanya sekarang pemerintah lebih fokus tidak hanya berhenti di level hilirisasi yang memproduksi produk antara (intermediate products). Tetapi lebih ke hilir yang dikenal dengan industri manufaktur untuk memanfaatkan produk antara tersebut menjadi barang jadi," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (21/4/2026).

Rizal mengungkapkan, re-industrialisasi pada sektor manufaktur memiliki nilai tambah yang jauh lebih besar. Manfaatnya mencakup serapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, hingga peningkatan devisa dan pendapatan negara melalui pajak serta PNBP. Menurutnya, peran Badan Pengelola Investasi Danantara dianggap krusial sebagai motor penggerak modal.

"Pemerintah lewat Danantara yang memiliki keluasan modal (capital) bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan industri turunan dari produk antara tersebut menjadi industri manufaktur. Terutama untuk bidang-bidang industri pionir yang memiliki resiko tinggi dalam hal administrasi, hambatan birokrasi, serapan produk dan hambatan sosial," ungkapnya.

Rizal menuturkan, keterlibatan Danantara akan lebih efektif menyelesaikan kendala investasi dibanding pihak swasta yang masih dibayangi risiko bisnis akibat perubahan regulasi yang tiba-tiba. Menurutnya, pemerintah perlu menjamin kemudahan birokrasi, kestabilan iklim investasi jangka panjang, serta kepastian hukum guna menarik minat investor.

"Pengutamaan produk dalam negeri bukan hanya slogan tetapi harus dilakukan dengan tindakan nyata. Haramkan impor barang dari luar negeri apabila tersedia produk di dalam negeri," tegasnya. 

Menurutnya, langkah ini dinilai penting agar industri nasional tidak kalah bersaing dengan negara yang industrinya sudah matang seperti China dan Jepang.

Lebih lanjut, Rizal menambahkan, saat ini, beberapa perusahaan sudah mulai menangkap peluang industri hilir timah, termasuk PT Timah Tbk (TINS) dan sektor swasta lainnya. Salah satunya mulai terlihat adalah pembangunan industri kawat solder di Batam, Kepulauan Riau.

"Baru-baru ini telah di mulai pembangunan industri solder di Batam, Kepulauan Riau. Kawat solder sangat dibutuhkan untuk mendukung industry elektronik dalam negeri. Saat ini kawat solder lebih banyak diimpor dari negara lain," pungkasnya.

Baca Juga: Industri Soroti Wacana Pengalihan Impor Gula dari Swasta ke BUMN

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News