KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana memperpanjang kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) di tambang Grasberg, Papua.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, negosiasi perpanjangan kontrak Freeport Indonesia tersebut hampir masuk tahap finalisasi.

Ia mengatakan, kesepakatan tersebut salah satunya juga menyangkut penambahan jumlah saham di Freeport sebanyak 10%. Adapun saat ini kepemilikan saham pemerintah Indonesia di Freeport sebesar 51%.

Selain itu, kesepakatan tersebut juga terkait dengan pembangunan smelter di Papua. Dia meyakini, pembangunan smelter di Papua bisa meningkatkan kapasitas produksi.

Baca Juga: Begini Respons Freeport Indonesia Terkait Aturan Baru Bea Keluar  

"(Negosiasi) hampir finalisasi. (Yang disepakati) salah satunya penambahan saham 10%. Smelternya hampir selesai, dibangun di Papua," ujar Bahlul kepada awak media di Jakarta, Jumat (21/7).

"Jadi nanti selain dari smelter Freeport di Gresik Jawa Timur, kita minta juga bangun smelter di Papua," imbuhnya.

Ia menegaskan, Freeport Indonesia harus memenuhi kedua syarat tersebut apabila izin usaha pertambangan khusus (IUPK)-nya ingin diperpanjang.

Apabila kedua syarat tersebut tak dipenuhi, maka dirinya memastikan pemerintah tidak akan memperpanjang izin usaha pertambangan Freeport Indonesia.

"Mereka harus mau, kalau gak mau jangan kita perpanjang," tegas Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari