KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan pemerintah menetapkan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge maksimal 50% bagi maskapai penerbangan diproyeksi bakal mendongkrak harga tiket pesawat dalam waktu dekat. Langkah ini diambil pemerintah guna merespons lonjakan harga avtur yang kini menembus angka Rp 29.000 per liter.

Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi menilai kebijakan tersebut dapat dipahami mengingat beban operasional maskapai yang melonjak tajam. Apalagi, porsi avtur menyerap sekitar 35%–45% dari total ongkos operasi penerbangan.

"Dalam analisis saya, kebijakan fuel surcharge maksimal 50% memang bisa dipahami dari sisi tekanan operasional maskapai. Jika harga avtur benar sudah menyentuh Rp 29.000 per liter, maka biaya bahan bakar penerbangan melonjak sangat tajam dibanding asumsi normal yang biasanya berada di kisaran Rp 13.000–Rp 15.000 per liter," ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (15/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Meski memaklumi beban maskapai, Badiul turut menyoroti respons pemerintah dalam kenaikan ini yang dinilai sebagai jalan pintas. 

Baca Juga: Harga Avtur Mendaki, INACA Sambut Positif Aturan Baru Fuel Surcharge Maskapai

"Masalahnya, pemerintah terlihat lebih cepat memberi ruang penyesuaian tarif dibanding membenahi akar mahalnya avtur nasional. Harga avtur kita selama ini bisa 20–40% lebih mahal dibanding beberapa negara ASEAN karena distribusi terbatas, biaya logistik tinggi, dan minim kompetisi pemasok. Akibatnya masyarakat kembali menjadi penyangga terakhir biaya krisis," terangnya.

Badiul memproyeksikan, harga tiket domestik berpotensi naik, khususnya pada rute-rute yang minim kompetisi. Apalagi, saat ini maskapai juga tengah berupaya memulihkan kesehatan keuangan mereka pasca penurunan penumpang dalam beberapa tahun terakhir.

"Secara realistis, kenaikan tiket pesawat kemungkinan berada di kisaran 10%–30% dari harga saat ini, tergantung jarak rute dan strategi maskapai. Sebagai ilustrasi, tiket rute domestik yang sekarang sekitar Rp 900.000 – Rp 1 juta berpotensi naik menjadi Rp 1,1 juta – Rp 1,3 juta," jelasnya.

Lebih lanjut, Badiul menambahkan, efek domino dari kenaikan ini diwaspadai akan memukul daya beli masyarakat, sektor pariwisata daerah, UMKM, hingga mendorong inflasi transportasi. 

Menurutnya, jika fuel surcharge ini terus diterapkan mendekati batas atas tanpa adanya reformasi tata niaga avtur dan efisiensi bandara, pola lonjakan harga tiket seperti ini akan terus berulang setiap kali terjadi gejolak energi global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News