KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan PPKM level hingga 25 Juli 2021 mendatang.

Pemerintah juga telah menambah dana bantuan untuk Perlindungan sosial, termasuk memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar Rp 1,2 juta untuk sekitar 1 juta Usaha Mikro.

Kendati demikian, Ketua Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani mengatakan, problem mendasar di pemerintah adalah database yang tidak valid dan terintegrasi tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama sektor informal. Sehingga, ketepatan sasaran pemberian insentif ke usaha mikro informal masih diragukan.

Baca Juga: PPKM darurat menjadi PPKM level 4, beda nama isi sama

“Padahal sebenarnya yang bisa diharapkan, adalah pemerintah bisa menopang daya konsumsi masyarakat dengan bantuan sosial, dan berharap ini adalah perpanjangan yang terakhir,” kata Ajib kepada Kontan.co.id, Rabu (217).

Pasalnya Ajib bilang, dalam menghadapi situasi ini akan membuat pelaku usaha terutama pada UMKM tentu akan tidak mudah dalam menghadapi kondisi ini, dan diharapkan bantuan insentif mikro dari pemerintah tersebut dapat segera diberikan, merata, dan juga tepat sasaran

Selanjutnya, kata Ajib, selain memberikan bantuan pada UMKM yang tepat sasaran, pemerintah juga harus fokus dengan penerapan ketentuan prokes dan akselerasi vaksinasi. Sehingga ekonomi kembali bisa bergerak.

Selanjutnya: Tak lagi gunakan istilah darurat, Mendagri terbitkan aturan PPKM level 4 Covid-19

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .