JAKARTA. Pemerintah memastikan akan memberikan jaminan untuk pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi kepada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Robert Pakpahan, Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI mengatakan berdasarkan Perpres Nomor 49 tahun 2017, Kemenkeu dimandatkan melakukan penjaminan untuk KAI dalam pembiayaan LRT. Dia bilang, PT KAI berdasarkan Perpres tersebut yang dimandatkan sebagai operator sekaligus investor harus melakukan leveraging (rasionalisasi jumlah modal dalam transaksi untuk uang jaminan). "Jaminan itu, bisa berupa jaminan politik, jaminan investasi, Persisnya jaminan nanti kita bahas lagi," kata Robert, Selasa (23/5). Kemudian untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sejumlah Rp 5,6 triliun yang dijanjikan pemerintah untuk menutupi pendanaan LRT. Robert bilang, Kemenkeu masih menunggu Kementerian BUMN untuk mengusulkan dimasukkan dalam APBN-P 2017 atau APBN 2018. "Nanti kami masih tunggu Meneg BUMN menyusulkan ke Menkeu. Nah, nanti kita liat bisa dimasukkan ke mana antara APBN-P 2017 atau APBN 2018," ujar Robert. Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Boeditjahjono mengatakan karena Perpresnya baru keluar, jadi pemerintah baru akan menghitung skema pembiayaan LRT secara formal. Dia bilang berdasarkan permintaan Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan penugasan PT.SMI (PT. Sarana Multi Infrastruktur). Ia menjelaskan, PT. SMI ditunjuk untuk menghitung ulang skema pembiayaan secara total. Prastyo bilang jadi nanti PT. SMI akan merekomendasikan skema pembiayaan yang paling pas seperti apa. Nah perhitungan ulang yang dilakukan PT. SMI, kata Prasetyo ditargetkan akan selesai secepatnya. "Kalau bisa secepatnya, saya tadi pinginnya tidak lebih dari Juli atau Agustus," ujar Prasetyo. Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Hartati mengatakan, perhitungan yang dilakukannya belum selesai kajiannya. Dia bilang dari pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian juga masih melakukan validasi capital expenditure (capex). "Nunggu capex-nya selesai, mau dia nanti konsesi mau berapa tahun, baru dilihat kan financingnya berapa. Belum keliatan sekarang, belum selesai," jelas Emma. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah beri jaminan PT KAI untuk proyek LRT
JAKARTA. Pemerintah memastikan akan memberikan jaminan untuk pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi kepada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Robert Pakpahan, Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI mengatakan berdasarkan Perpres Nomor 49 tahun 2017, Kemenkeu dimandatkan melakukan penjaminan untuk KAI dalam pembiayaan LRT. Dia bilang, PT KAI berdasarkan Perpres tersebut yang dimandatkan sebagai operator sekaligus investor harus melakukan leveraging (rasionalisasi jumlah modal dalam transaksi untuk uang jaminan). "Jaminan itu, bisa berupa jaminan politik, jaminan investasi, Persisnya jaminan nanti kita bahas lagi," kata Robert, Selasa (23/5). Kemudian untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sejumlah Rp 5,6 triliun yang dijanjikan pemerintah untuk menutupi pendanaan LRT. Robert bilang, Kemenkeu masih menunggu Kementerian BUMN untuk mengusulkan dimasukkan dalam APBN-P 2017 atau APBN 2018. "Nanti kami masih tunggu Meneg BUMN menyusulkan ke Menkeu. Nah, nanti kita liat bisa dimasukkan ke mana antara APBN-P 2017 atau APBN 2018," ujar Robert. Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Boeditjahjono mengatakan karena Perpresnya baru keluar, jadi pemerintah baru akan menghitung skema pembiayaan LRT secara formal. Dia bilang berdasarkan permintaan Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan penugasan PT.SMI (PT. Sarana Multi Infrastruktur). Ia menjelaskan, PT. SMI ditunjuk untuk menghitung ulang skema pembiayaan secara total. Prastyo bilang jadi nanti PT. SMI akan merekomendasikan skema pembiayaan yang paling pas seperti apa. Nah perhitungan ulang yang dilakukan PT. SMI, kata Prasetyo ditargetkan akan selesai secepatnya. "Kalau bisa secepatnya, saya tadi pinginnya tidak lebih dari Juli atau Agustus," ujar Prasetyo. Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Hartati mengatakan, perhitungan yang dilakukannya belum selesai kajiannya. Dia bilang dari pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian juga masih melakukan validasi capital expenditure (capex). "Nunggu capex-nya selesai, mau dia nanti konsesi mau berapa tahun, baru dilihat kan financingnya berapa. Belum keliatan sekarang, belum selesai," jelas Emma. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
