JAKARTA. Direktorat Jederal (Ditjen) Bea Cukai beri kelonggaran pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai bagi pengusaha pabrik atau importir barang kena Cukai (BKC). Bentuk kelonggaran itu adalah penundaan pembayaran cukai. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.04/2010 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai (BKC). Kepala Humas Dirjen Bea Cukai Kementrian Keuangan Evy Swartantyo, menuturkan, perubahan PMK ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha pabrik atau importir BKC yang melaksanakan pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai. "Dulu kalau ada pelanggaran, akan dicabut fasilitas penundaannya, dan satu tahun kemudian baru bisa mengajukan fasilitas penundaan. Dengan aturan anyar saat ini, dalam jangka waktu enam bulan sudah boleh mengajukan kembali," katanya kepada KONTAN, Minggu (24/10). Dalam beleid yang lawas, jika ada utang cukai maka akan fasilitas penundaan ini bakal dicabut. "Nah, sekarang, jika sudah dibayar maka akan segera bisa melaksanakan kegiatannya kembali," terangnya. Pengubahan PMK ini bukan untuk menggenjot penerimaan Bea Cukai, tetapi untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha pabrik dan importir BKC dalam penundaan pembayaran cukai.
Pemerintah beri kelonggaran pembayaran pita cukai
JAKARTA. Direktorat Jederal (Ditjen) Bea Cukai beri kelonggaran pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai bagi pengusaha pabrik atau importir barang kena Cukai (BKC). Bentuk kelonggaran itu adalah penundaan pembayaran cukai. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.04/2010 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai (BKC). Kepala Humas Dirjen Bea Cukai Kementrian Keuangan Evy Swartantyo, menuturkan, perubahan PMK ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha pabrik atau importir BKC yang melaksanakan pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai. "Dulu kalau ada pelanggaran, akan dicabut fasilitas penundaannya, dan satu tahun kemudian baru bisa mengajukan fasilitas penundaan. Dengan aturan anyar saat ini, dalam jangka waktu enam bulan sudah boleh mengajukan kembali," katanya kepada KONTAN, Minggu (24/10). Dalam beleid yang lawas, jika ada utang cukai maka akan fasilitas penundaan ini bakal dicabut. "Nah, sekarang, jika sudah dibayar maka akan segera bisa melaksanakan kegiatannya kembali," terangnya. Pengubahan PMK ini bukan untuk menggenjot penerimaan Bea Cukai, tetapi untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha pabrik dan importir BKC dalam penundaan pembayaran cukai.