JAKARTA. Nafsu berutang pemerintah makin besar. Sayang, kemampuan membelanjakan dan memanfaatkannya makin kendor.

Tahun ini misalnya, pemerintah menargetkan penerbitan surat utang negara (SUN) senilai total Rp 200,6 triliun. Selain menambal kekurangan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 senilai Rp 124,7 triliun, penerbitan obligasi negara juga bertujuan menyerap aliran dana asing berjangka pendek (hot money). Maklum, banyak yang memprediksikan, tahun ini dana-dana asing masih mengalir deras ke Tanah Air.

Sebagai perbandingan, tahun 2010, pemerintah menerbitkan obligasi sebanyak Rp 178 triliun. Artinya, target penerbitan tahun ini naik 12,7% dibandingkan total penerbitan obligasi negara sepanjang tahun 2010. Pemerintah yakin target ini akan tercapai asalkan kondisi pasar obligasi di Tanah Air sebagus tahun kemarin.

Selain merilis di pasar lokal, pemerintah juga akan menerbitkan obligasi global (global bond). Belum jelas berapa jumlah penerbitan obligasi internasional dari porsi penerbitan obligasi negara tahun sekarang.

Tahun lalu, pemerintah menerbitkan surat utang di pasar internasional setara dengan Rp 25 triliun. Dalam pecahan mata uang dollar AS setara sekitar Rp 19 triliun, dan dalam mata uang yen Jepang (samurai bond) setara Rp 6 triliun.

Rahmat Waluyanto, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, menyatakan, penerbitan obligasi di pasar lokal menjadi prioritas ketimbang penerbitan obligasi global. "Ini untuk mengurangi risiko," kata Rahmat, akhir pekan lalu.

Pemborosan

Menurut Rahmat, pemerintah akan tetap melelang obligasi negara secara rutin setiap bulan. Khusus penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI), pemerintah akan menerbitkannya pada Februari dan Agustus 2011. Bentuknya bisa ORI maupun sukuk ritel.

Latief Adam, Ekonom LIPI, mengingatkan supaya pemerintah memanfaatkan hasil utang ini untuk membiayai program produktif. "Jangan cuma gali lubang tutup lubang," kata dia. Maklum, selama ini hasil penerbitan utang ini lebih banyak dimanfaatkan untuk mencicil utang lama.

Itu baru satu soal. Di sisi lain, kemampuan berutang pemerintah tak dibarengi dengan kemampuan membelanjakannya. Tingkat penyerapan anggaran pemerintah, misalnya, makin memble.

Tahun 2010, belanja pemerintah hanya terpakai 90% dari total senilai Rp 1.126 triliun, di bawah penyerapan belanja tahun 2009 yang sebesar 95,8%. "Lantas, mengapa kita masih terus berutang? Ini pemborosan," kata Revrisond Baswir, Ekonom dari Universitas Gadjah Mada. Jadi, kita membuka tahun baru ini dengan utang baru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Edy Can