KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana kembali mengonversi utang surat berharga negara (SBN) jangka pendek menjadi jangka panjang melalui skema debt switching dengan Bank Indonesia (BI). Langkah ini dinilai sejalan dengan kebijakan moneter BI yang pro-pertumbuhan. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, detail kebijakan tersebut akan diumumkan setelah pemerintah dan bank sentral menggelar pertemuan tingkat tinggi. "Mengenai persisnya, nanti Pak Menteri dan kami akan mengumumkan lebih lanjut setelah high level meeting," ujar Perry, Selasa (27/1/2026).
Baca Juga: Ekonom Ingatkan Risiko Pasar di Balik Kebijakan Debt Switching BI dan Pemerintah Berdasarkan catatan BI, sepanjang 2025 bank sentral telah membeli SBN senilai Rp 332,1 triliun. Sebagian besar pembelian itu dilakukan melalui mekanisme debt switching yang mencapai Rp 246,6 triliun. Pembelian SBN oleh BI masih berlanjut hingga 23 Januari 2026 dengan nilai Rp 23,7 triliun. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menyebut, pemerintah dan BI menyiapkan debt switching senilai Rp 100 triliun untuk pembayaran utang jatuh tempo pada 2025. Utang tersebut berasal dari skema burden sharing antara pemerintah dan BI saat penanganan pandemi Covid-19. Wakil Menteri Keuangan sekaligus Deputi Gubernur BI terpilih, Thomas Djiwandono, menegaskan rencana debt switching ini tidak akan mengganggu stabilitas pasar keuangan. Pasalnya, transaksi dilakukan di pasar sekunder.
Baca Juga: BI Akan Kembali Lakukan Debt Switching dengan Pemerintah di Tahun Ini “Hitungan-hitungannya sudah dikalkulasi dengan matang,” ujarnya kepada KONTAN, Rabu (28/1/2026). Dari sisi ekonom, Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai kelanjutan debt switching dapat membantu menekan risiko fiskal pemerintah, terutama risiko lonjakan pembiayaan akibat besarnya SBN jangka pendek yang jatuh tempo. Ia mencatat, nilai SBN yang jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan mencapai Rp 1.053,46 triliun atau sekitar 15,81% dari total SBN yang beredar. “*Debt switching tidak berdampak signifikan terhadap persepsi kebijakan moneter BI karena tidak menambah kepemilikan SBN oleh BI,” kata David. Namun, Chief Economist PermataBank Josua Pardede mengingatkan bahwa debt switching bukan solusi tunggal. Jika dilakukan terlalu agresif, pasar bisa menilai pemerintah semakin bergantung pada pembiayaan dari BI.
Baca Juga: Thomas Djiwandono: Debt Switching BI dengan Pemerintah pada 2026 Tak Ganggu Pasar “Ini berpotensi meningkatkan premi risiko dan pada akhirnya justru memperbesar biaya utang,” ujarnya. Josua juga menilai, risiko kenaikan beban bunga tetap ada jika penukaran dilakukan saat imbal hasil tinggi atau jika perpanjangan tenor membuat pembayaran bunga berlangsung lebih lama.
“Yang penting bukan hanya nominalnya, tapi apakah langkah ini benar-benar menurunkan biaya utang secara keseluruhan sambil mengurangi risiko jatuh tempo,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
