KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah membidik asing untuk ikut membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah memang tengah menggenjot keterlibatan swasta dalam proyek-proyek strategis Indonesia sehingga biaya pembangunan tak hanya terlibat pada APBN. Diharapkan, swasta yang terlibat tak hanya dari lokal, tetapi juga dari asing.

Baca Juga: Hadapi kendala, 12 proyek strategis nasional dilanjutkan tahun 2020

"Kita ingin mendorong KPBU dengan pemain dari luar supaya mereka membawa uang dari luar untuk masuk. BUMN selesaikan tugasnya, tetapi yang baru ini kalau bisa diupayakan dari luar juga agar dana asing bisa masuk," terang Wahyu.

Wahyu menerangkan, bila yang terlibat hanya swasta lokal, maka dana yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur akan terbatas. Pasalnya, perusahaan di Indonesia tidak mungkin hanya mengandalkan modal yang dimiliki.

"Dia pasti akan memakai perbankan lokal. Perbankan lokal selama ini sudah dipakai BUMN yang sudah membangun [proyek strategis nasional] selama 4 tahun, sehingga mungkin uangnya berkurang," tambah Wahyu.

Baca Juga: KPPIP terima 82 usulan proyek strategis nasional baru

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, kebutuhan investasi swasta untuk PSN adalah sebesar 42%. Wahyu optimistis setiap tahunnya kontribusi dari swasta akan terus meningkat.

Sejak 2017, realisasi pendanaan PSN dari Swasta sebesar Rp 154,160 triliun, di 2018 meningkat menjadi Rp 184,46 triliun. Diperkirakan, kebutuhan pendanaan PSN dari swasta di 2019 adalah sebesar Rp 265,05 triliun dan di atas 2020 akan lebih dari Rp 1.497,5 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto