Pemerintah bisa buka impor pangan, asal terukur



JAKARTA. Inflasi dalam beberapa waktu terakhir mengalami lonjakan yang lebih tinggi dibanding tahun lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Mei 2015 sebesar 0,5%, lebih tinggi dibanding Mei tahun lalu 0,14%. Pada April yang biasanya terjadi deflasi pada tahun ini tercatat inflasi 0,36%.

April 2014 terjadi deflasi 0,02%. Alhasil inflasi bergejolak tahunan tercatat mencapai 8,1%. Akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, komponen inflasi dari harga diatur pemerintah mencapai 13,35% pada Mei 2015. Di sisi lain, pelemahan rupiah menyebabkan inflasi tahunan betah pada level sekitar 5%.

Kepala Ekonom BII Juniman berpendapat yang menjadi penyebab inflasi utama adalah pangan. Harga pangan internasional tidak mengalami kenaikan sehingga sumber permasalahannya ada pada pasokan dalam negeri.


Sebelum-sebelumnya pemerintah memperoleh pasokan pangan dari impor. Saat ini pemerintah menutup keran impor. Celakanya, pasokan dalam negeri belum bisa menggantikan impor pangan yang ditutup. "Kalau produksi dalam negeri tidak cukup, yah harus dipasok dengan impor tapi impornya terukur," paparnya kepada KONTAN, Senin (29/6).

Pasokan dan permintaan harus seimbang. Bukan berarti dengan melakukan impor menjadi buruk. Hanya saja, pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan agar inflasi bisa terkendali.

Sembari melakukan impor, pemerintah harus meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Di sisi lain, Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat masalah logistik menjadi penyebab inflasi. Infrastruktur belum memadai sehingga efektivitas ketersediaan pasokan berkurang.

Dalam jangka menenengah panjang pemerintah harus membangun infrastruktur agar faktor logistik bisa ditekan. Bagaimana keseimbangan antara satu pulau dengan pulau lainnya harus diminimalisir, yang mana saat ini kesenjangannya masih tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia