KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi salah satu upaya pemerintah agar memastikan distribusi energi tepat sasaran.

Untuk memperluas pengawasan hingga ke tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), pemerintah membuka Program Pengawal Energi 2026. Program ini menyasar lulusan perguruan tinggi.

Program kerjasama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas ini menargetkan pengawasan di 3.679 SPBU di seluruh Indonesia. Pendaftaran dibuka pada 23 Oktober hingga 1 November 2026.

Melalui program ini, petugas akan mengawasi distribusi BBM, memperkuat ketersediaan data pengawasan, serta mencegah potensi kebocoran dan penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun BBM penugasan.

Baca Juga: Fitch Ratings Prediksi Ekonomi Indonesia Melambat pada Semester II-2026

"Penugasan ini sarana membina talenta muda melalui pemberian akses pengalaman lapangan langsung dan peningkatan kompetensi teknis di sektor energi. Sehingga tata kelola subsidi yang transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan dapat terwujud secara optimal," ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, dalam keterangannya, Sabtu (24/10). 

Pemerintah memprioritaskan penempatan petugas dari putra-putri daerah sesuai domisili provinsi atau wilayah terdekat. Langkah ini agafr mengoptimalkan pemahaman terhadap kondisi geografis, efisiensi logistik, serta penerimaan masyarakat setempat.

Setiap petugas tetap harus menandatangani Pakta Integritas Komitmen Penempatan dan menyatakan kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News