KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah membuka peluang terlibatnya perusahaan swasta dalam rencana pembangunan fasilitas pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Hal itu mengingat semakin meningkatnya jumlah limbah B3 di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Selain itu industri pengolahan limbah juga dinilai dapat menciptakan ekonomi baru.

"Peluang untuk bisa diambil kesempatan oleh swasta tetap ada karena pada dasarnya bisnis recycle itu bersifat cost recovery," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (29/7).

Masuknya pihak swasta disebut Siti sebagai bentuk investasi baru. Sebelumnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut berbagai pemanfaatan limbah B3 yang dapat memberi nilai tambah.

Berbagai contohnya adalah pembuatan stanless steel murni dari limbah jarum suntik atau masker medis yang diolah menjadi polipropilena murni. Namun, hal tersebut masih perlu penelitian lebih lanjut.

Baca Juga: KLHK antisipasi sampah medis B3 dari pasien isoman

"Tentu nanti dicek seperti apa dan bagaimana standardnya," terang Siti.

Selain mengandalkan swasta, pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp 1,3 triliun. Anggaran tersebut terdapat pada sejumlah kementerian dan lembaga serta dana transfer ke daerah.

Siti menjelaskan, pada KLHK sendiri terdapat anggaran untuk pembangunan fasilitas pengolah limbah B3. Total anggaran KLHK sebesar Rp 53 miliar.

"Itu memang sudah di-plan untuk insinerator di Provinsi Papua Barat, Sulawesi Barat, NTT, Bangka Belitung," ungkap Siti.

Sebelumnya disampaikan Siti bahwa saat ini fasilitas pengolah limbah B3 masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Namun, rencana pengembangan tersebut masih dalam tahap pembahasan antar menteri.

Selanjutnya: UPDATE Corona Indonesia, Kamis (29/7): Tambah 43.479 kasus baru, terus pakai masker

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari