JAKARTA. Dana pembangunan infrastruktur sangat besar. Pemerintah Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$250 miliar untuk mendukung infrastruktur.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dana investasi ini untuk pembangunan infrastruktur listrik dan energi, jalan, jalur kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut, serta sistem teknologi informasi dan komunikasi. Namun, dana pemerintah sendiri tidak cukup.Karena itu, pemerintah mengundang kalangan swasta dan negara lain untuk berinvestasi. "Kami telah telah mengembangkan berbagai modalitas bagi kemitraan yang komprehensif dan strategis,"katanya saat membuka konferensi dan pameran infrastruktur, Selasa (28/8).Salah satu skema yang ditawarkan pemerintah adalah public-private partnerships (PPP). Menurut SBY, pemerintah telah mengembangkan kerangka hukum dan regulasi yang kuat dan kompetitif bagi berbagai kegiatan pengadaan oleh para pemegang konsesi PPP.Selain soal dana, SBY menyatakan, pembangunan infrastruktur juga terhambat masalah letak geografis dan bencana alam. Menurutnya, letak geografis Indonesia yang berupa kepulauan mengharuskan lebih banyak pembangunan infrastruktur maritim. Dia bilang, infrastruktur maritim ini membutuhkan pendanaan besar serta teknologi dan keahlian yang tinggi.Begitu juga dengan bencana alam. SBY mengatakan, sebagian besar negara di kawasan Asia Pasifik adalah wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Menurutnya, bencana alam tersebut dapat merusak infrastruktur yang telah dibangun. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah butuh investasi infrastruktur US$ 250 M
JAKARTA. Dana pembangunan infrastruktur sangat besar. Pemerintah Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$250 miliar untuk mendukung infrastruktur.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dana investasi ini untuk pembangunan infrastruktur listrik dan energi, jalan, jalur kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut, serta sistem teknologi informasi dan komunikasi. Namun, dana pemerintah sendiri tidak cukup.Karena itu, pemerintah mengundang kalangan swasta dan negara lain untuk berinvestasi. "Kami telah telah mengembangkan berbagai modalitas bagi kemitraan yang komprehensif dan strategis,"katanya saat membuka konferensi dan pameran infrastruktur, Selasa (28/8).Salah satu skema yang ditawarkan pemerintah adalah public-private partnerships (PPP). Menurut SBY, pemerintah telah mengembangkan kerangka hukum dan regulasi yang kuat dan kompetitif bagi berbagai kegiatan pengadaan oleh para pemegang konsesi PPP.Selain soal dana, SBY menyatakan, pembangunan infrastruktur juga terhambat masalah letak geografis dan bencana alam. Menurutnya, letak geografis Indonesia yang berupa kepulauan mengharuskan lebih banyak pembangunan infrastruktur maritim. Dia bilang, infrastruktur maritim ini membutuhkan pendanaan besar serta teknologi dan keahlian yang tinggi.Begitu juga dengan bencana alam. SBY mengatakan, sebagian besar negara di kawasan Asia Pasifik adalah wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Menurutnya, bencana alam tersebut dapat merusak infrastruktur yang telah dibangun. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
